Pemkab Kotim rasionalisasi anggaran untuk lunasi utang

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah memutuskan melakukan rasionalisasi anggaran pada APBD Perubahan 2023 agar bisa fokus melunasi utang atau kewajiban yang harus diselesaikan. 

"Kita merasionalisasi anggaran supaya utang kita itu agar bisa dibayar, makanya kita hentikan dulu semua kegiatan. Saya tidak mau TPP guru, insentif tenaga kesehatan, gaji dan lainnya yang menjadi hak pegawai itu terhambat, termasuk dana desa," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Kamis. 

Saat ini Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dihadapkan pada kondisi keuangan yang kurang bagus. Pendapatan daerah berkurang, padahal ada sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi.

Beberapa kewajiban itu seperti sisa utang pembayaran proyek tahun jamak atau multi years, tunggakan tambahan penghasilan pegawai (TPP), insentif tenaga kesehatan serta dana desa. 

Pemerintah kabupaten juga harus menyediakan anggaran sekitar Rp3,8 miliar untuk bonus atlet Kotawaringin Timur peraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Kalimantan Tengah. 

Kondisi ini menjadi perhatian serius, apalagi berkaitan dengan hak para pegawai. Keterlambatan pembayaran itu terjadi karena kondisi keuangan yang memang belum memungkinkan. 

Baca juga: Pemkab Kotim dorong KAHMI tingkatkan sumbangsih membantu pembangunan daerah

Keuangan daerah juga berkurang lantaran setelah pandemi COVID-19 dana alokasi umum (DAU) yang turun. Biasanya Kotawaringin Timur mendapat kucuran anggaran Rp60 miliar setiap bulan ditransfer, kini hanya Rp43 miliar. 

"Belum lagi kita kemarin tidak memperoleh dana DAK (dana alokasi khusus). Karena target fiskal kita tinggi, untuk mengimbangi belanja kita untuk meningkatkan pendapatan yang sebenarnya tidak bisa terpenuhi," tambahnya. 

Saat ini pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pendapatan. Semua kegiatan juga dihentikan atau ditunda, kecuali beberapa item yang telah memiliki alokasi dananya dari DAK atau kegiatan yang sudah tanda tangan kontrak maka harus tetap berjalan. 

"Saya ingin menormalkan anggaran kita di tahun 2024. Tidak lagi misalnya pendapatan kita Rp1,5 triliun tapi belanja kita Rp2 triliun, lalu setengah triliunnya itu harus gali lubang tutup lubang. Saya tidak mau seperti itu. Kita ingin siapapun pemimpin atau kepala daerah nanti tidak akan menanggung beban utang itu supaya bisa fokus membangun Kotim," timpal Halikinnor. 

Dia meminta seluruh organisasi perangkat daerah juga mendukung upaya rasionalisasi ini. Halikinnor juga mengatakan pihaknya terus berjuang mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. 

"Salah satunya memperjuangkan dana bagi hasil dari hasil kelapa sawit. Dan informasinya tahun ini kita mendapatkan kurang lebih Rp50 sampai Rp60 miliar. Tapi saat ini belum kita terima. Mudah-mudahan informasi itu benar, sehingga itu sangat membantu penambahan pendapatan untuk belanja daerah kita," demikian Halikinnor. 

Baca juga: Disdik Kotim percepat pelaksanaan program

Baca juga: Wabup Kotim: Perayaan kemerdekaan semakin mempersatukan masyarakat

Baca juga: Masyarakat Kotim diminta waspadai berbagai penyakit imbas kemarau