Edukasi dan aturan fintech diperlukan agar pengguna tetap aman

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan literasi, edukasi dan aturan lebih lanjut mengenai teknologi finansial/financial technology (tekfin/fintech), masih diperlukan, terutama terhadap preferensi pengguna media sosial agar tetap aman dan terlindungi dari kejahatan siber.

Hal tersebut lantaran implementasi fintech memiliki banyak peluang yang akan menarik banyak pengguna. Maka dari itu, kata dia, perlu dipikirkan jenis edukasi dan literasi yang harus diberikan, serta cara efektif untuk membuat edukasi dan literasi yang mudah dimengerti.

"Sedangkan yang lain seperti infrastruktur internal termasuk pemerintah membangun fiber optic, satelit, kemudian Base Transceiver Station (BTS)," ujar Sri Mulyani dalam acara Fiscal Day 2023 kedua, seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Fiscal Day 2023 kedua diselenggarakan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) di Bali, Rabu (6/12), setelah sukses menyelenggarakan Fiscal Day 2023 pertama pada Juli 2023.

Fiscal Day 2023 kedua dilaksanakan dengan tema Bergegas Menuju Indonesia Emas, yang dipilih mencerminkan cita-cita jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara maju 2045.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu berkesempatan untuk memberikan masukan kepada peserta grup diskusi yang berasal dari para aparatur sipil negara (ASN) muda Kemenkeu, dinas di Provinsi Bali dan Mahasiswa Universitas Udayana yang berprestasi.

Selain penggunaan fintech, terdapat 10 grup dengan isu menarik yang diangkat, yaitu transisi energi, golden visa, pariwisata dan Dana Desa.

Terkait transisi energi, Sri Mulyani menuturkan pelaksanaan transisi bisa dilakukan jika fiskal sebuah negara sehat karena akan ada banyak belanja yang dilakukan, mulai dari subsidi, investasi, kompensasi dan insentif.

Rangkaian kegiatan Fiscal Day merupakan sarana bagi BKF Kemenkeu untuk memberikan pemahaman kepada ASN muda dan mahasiswa atas proses penyusunan kebijakan fiskal yang melibatkan pemikiran kritis dan analisis untuk menentukan arah atau prioritas suatu kebijakan.

Kegiatan tersebut juga menghimpun berbagai ide dari ASN muda terkait penyusunan kebijakan yang lebih efektif, serta membangun jejaring antar ASN untuk meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan.