Jakarta (ANTARA) - Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan mengingatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa modus penyebaran hoaks terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kian beragam dan berkembang.
"Kementerian Kominfo sudah cukup bekerja keras dan cukup sistematis dalam menangani hoaks Pemilu. Tapi kalau kita lihat modus-modus penyebaran hoaks itu kan terus berkembang," ujar Firman saat dihubungi ANTARA, Rabu.
Firman mengatakan penyebaran informasi hoaks terkait Pemilu saat ini terus berkembang dan semakin sulit terdeteksi.
Dia mencontohkan hoaks dapat disisipkan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Hoaks juga bisa disampaikan melalui informasi yang lebih halus dan mudah diterima, serta dengan menunggangi emosi publik.
Menurutnya, Kementerian Kominfo tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani hoaks semacam itu.
Perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, misalnya dengan para korban hoaks seperti calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, maupun partai politik peserta pemilu. Kementerian Kominfo juga perlu berkolaborasi dengan konsumen hoaks, yang dalam hal ini adalah masyarakat.
Dia mengatakan, dengan melibatkan pihak-pihak yang menjadi korban hoaks, Kementerian Kominfo dapat melakukan pemetaan dan pemeriksaan bersama terhadap hoaks yang beredar. Selain itu, konsumen hoaks juga perlu dilibatkan agar mereka dapat memahami cara kerja hoaks dan menjadi lebih waspada.
"Jadi intinya, hoaks ini adalah material yang sifatnya jejaring. Maka cara untuk mengatasinya juga harus secara jejaring. Maka perlu membangun kolaborasi. Kementerian Kominfo tidak bisa sendirian," kata Firman.
Firman menilai bahwa usaha Kementerian Kominfo dalam penanganan hoaks Pemilu 2024 sudah cukup maksimal. Namun, hal tersebut harus terus diiringi dengan upaya untuk memperkuat pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terhadap peredaran hoaks.
"Sehingga nantinya akan terbentuk sebuah imunitas di antara mereka. Maka mereka juga tidak mudah menjadi percaya terhadap informasi yang diterima. Mereka akan melakukan re-check, melakukan pembandingan terhadap informasi, sehingga terbentuk sumber perilaku untuk menolak hoaks itu," kata dia.
Berita Terkait
BBM subsidi pertalite dihapus hoaks!
Jumat, 10 Mei 2024 23:38 Wib
Anggota DPR RI: Waspadai berita hoaks jelang Pilkada serentak 2024
Jumat, 10 Mei 2024 17:16 Wib
Benarkah Indonesia dicoret dari AFC U23 terkait indikasi suap wasit? Ini faktanya!
Jumat, 10 Mei 2024 11:10 Wib
Masyarakat diimbau bijak bermedia sosial di masa Pilkada 2024
Kamis, 9 Mei 2024 6:13 Wib
Benarkah pelatih Guinea sebut Indonesia negara miskin? Ini faktanya
Selasa, 7 Mei 2024 12:28 Wib
Alex Ferguson komentari kekalahan Timnas Indonesia dari Irak hoaks!
Sabtu, 4 Mei 2024 14:55 Wib
Benarkah Apple batalkan investasi Rp1,6 triliun di Indonesia?
Jumat, 3 Mei 2024 15:26 Wib
MK putuskan Anies dan Ganjar tidak boleh calonkan diri jadi Presiden adalah hoaks!
Selasa, 30 April 2024 15:33 Wib