Mataram (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi(Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta klarifikasi pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait laporan dugaan korupsi yang bergulir pada PT Bank NTB Syariah.
"Iya, dari OJK baru tiga orang yang diklarifikasi, itu Senin (26/2) kemarin. Kamis (29/2) besok, itu ada lagi, satu orang," kata Juru Bicara Kejati NTB, Efrien Saputera di Mataram, Rabu.
Dia menyampaikan bahwa permintaan klarifikasi ini masih berkaitan dengan kebutuhan penyelidikan yang merujuk pada laporan dugaan korupsi pada PT Bank NTB Syariah.
"Masih ada kaitannya dengan temuan OJK sesuai yang dilaporkan," ujar dia.
Perihal peran tiga orang dari OJK yang memberikan klarifikasi, Efrien mengaku belum mendapatkan informasi dari tim penyelidik.
"Cuma dikasih tahu tiga orang dari OJK itu saja. Mungkin besok Kamis (28/2), klarifikasi satu orang lagi itu ada informasi dari tim," ucapnya.
Dengan menyampaikan hal demikian, Efrien menegaskan bahwa penyelidikan kasus dugaan korupsi pada PT Bank NTB Syariah masih dalam persoalan pembiayaan yang ada kaitan dengan temuan OJK.
"Jadi, klarifikasi ini soal pembiayaan, bukan bangunan, fokusnya (penyelidikan) di situ dulu. Jadi, kalau ke BPK, belum. Kalau memang diperlukan, nanti kita undang (BPK) klarifikasi," kata dia.
Pembiayaan pada bank syariah merupakan bentuk dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/aset/jasa tertentu.
Dalam mekanisme pembiayaan, terlibat tiga pihak, yaitu dari perbankan sebagai pemberi dana, penyedia barang/aset/jasa, dan pihak yang memanfaatkan barang/aset/jasa.
Terkait persoalan yang muncul dalam pembiayaan pada PT Bank NTB Syariah, pelapor yakni Guru Besar Universitas Mataram di bidang ilmu hukum Profesor Zainal Asikin sebelumnya mengakui turut mencantumkan temuan OJK senilai Rp24 miliar.
Dalam laporannya, Profesor Asikin mengungkap persoalan pembiayaan berkaitan dengan dana "sponsorship" Bank NTB Syariah untuk menunjang kegiatan pemerintah.
Salah satunya, dukungan dana Rp5 miliar untuk acara MXGP Samota di Pulau Sumbawa. Menurut Profesor Asikin, aparat penegak hukum harus memeriksa laporan pertanggungjawaban dari sokongan dana tersebut.
Pewarta:
Berita Terkait
Pembalap ARRC siap balapan di Mandalika
Kamis, 25 Juli 2024 20:37 Wib
Kerugian negara kasus pengadaan bibit sapi di NTB
Senin, 22 Juli 2024 20:11 Wib
KPK priksa dua orang terkait korupsi "shelter" tsunami NTB
Senin, 22 Juli 2024 20:06 Wib
Diduga korban penganiayaan, Santriwati di NTB meninggal
Sabtu, 29 Juni 2024 15:50 Wib
Kejuaraan dunia MXGP diharapkan kenalkan NTB di mata dunia
Sabtu, 29 Juni 2024 14:16 Wib
MGPA tambah putaran kejurnas balap motor di Mandalika jadi lima kali
Selasa, 21 Mei 2024 7:32 Wib
ITDC: Pengelolaan Sirkuit Mandalika setara hotel bintang lima
Senin, 20 Mei 2024 20:21 Wib
IMI tambah kelas baru balap motor kejurnas Pertamina MRS untuk U-15
Senin, 20 Mei 2024 20:19 Wib