Perangkat daerah Kotim diingatkan alokasikan anggaran kegiatan pengarusutamaan gender

Sampit (ANTARA) - Seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah diingatkan untuk mewujudkan dukungan terhadap isu gender, khususnya dengan mengalokasikan anggaran untuk program terkait Pengarusutamaan Gender (PUG). 

"Perlu diingat, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan," kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur, Rihel di Sampit, Selasa. 

Harapan itu disampaikannya saat mewakili Bupati Halikinnor membuka pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) tahun anggaran 2024.

Rihel mengatakan, isu gender adalah isu yang membahas tentang perbedaan peran, status, tanggung jawab dan fungsi laki-laki dan perempuan yang merupakan kontruksi sosial, bukan pada perbedaan biologisnya. 

Dalam strategi nasional percepatan pelaksanaan PUG harus terus didorong karena merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. 

Strategi tersebut melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pemerintahan. 

PUG menjadi strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. 

"Sebagai wujud nyata dukungan kita dalam pelaksanaan pengarusutamaan di daerah tercinta kita ini, serta dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan antara laki-laki dan perempuan, maka perlu direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender," tegas Rihel. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kotawaringin Timur Imam Subekti mengakui, komitmen dalam mendukung PUG di setiap perangkat daerah perlu ditingkatkan. 

Baca juga: Dominasi kursi legislatif, PDIP belum tentukan ketua DPRD Kotim

Setiap perangkat daerah bisa mendukung PUG sesuai bidang kerja masing-masing, khususnya melalui pemberdayaan kaum perempuan. Bahkan, langkah ini bisa dilakukan hingga ke tingkat desa dan didukung anggaran pemerintah desa. 

"Misalnya pemberdayaan kelompok ibu-ibu, mungkin ada yang kelompok pengajian, ada yang wanita tani, UMKM dan macam-macam. Itu kan bisa dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah terkait," jelas Imam. 

Imam berharap semua perangkat terus bergerak untuk mewujudkan kesetaraan gender. Dia berharap penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Pratama tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang diraih Kotawaringin Timur bisa dipertahankan. 

"Syukur-syukur bisa meningkat mencapai Madya dalam penilaian dua tahunan itu. Mudah-mudahan responsif gender ini mendapat porsi yang baik dalam anggaran dan kegiatannya di setiap perangkat daerah," demikian Imam. 

Sementara itu Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Kepala Bidang Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan, Pariati mengatakan, pelatihan kali ini diikuti 70 orang peserta yang berasal  dari 31 SOPD di Kabupaten Kotawaringin Timur. 

Ini merupakan peran pemerintah dalam mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang masih terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kotawaringin Timur.

Sistem perencanaan dan penganggaran pemerintahan di Kotawaringin Timur masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal responsif gender.

Untuk itu program kegiatan yang responsif gender dapat dioptimalkan untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif, adil dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat, tanpa membedakan jenis kelamin.

Baca juga: Koperasi di Kotim keluhkan maraknya penjarahan dan tuntutan plasma

Baca juga: HPN 2024, Bupati Kotim ajak pers kawal transisi kepemimpinan

Baca juga: Polres Kotim gandeng komunitas dalam operasi keselamatan jelang Ramadhan