Palangka Raya (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan kesiapan anggaran yang dialokasikan pada 2024 ini untuk mengantisipasi maupun menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo di Palangka Raya, Kamis, mengatakan, kesiapan dan strategi penganggaran menghadapi karhutla pada 2024 yaitu melalui Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) dan Belanja Tidak Terduga (BTT)
"Melalui DBH-DR sebesar Rp211 miliar dan BTT sebesar Rp150 miliar," jelas Edy Pratowo dalam paparannya pada rakor pembahasan antisipasi dan penanggulangan karhutla bersama Menko Polhukam melalui konferensi video.
Selain itu untuk mendukung optimalnya antisipasi maupun penanganan di lapangan, pemprov bersama pemangku kepentingan terkait juga telah melaksanakan pemantapan personel dengan potensi 9.784 orang.
Dia menegaskan, Pemprov Kalteng bersama Forkopimda berkomitmen untuk memperkuat upaya-upaya pengendalian karhutla, agar tidak menjadi bencana bagi masyarakat.
Menurutnya upaya pengendalian karhutla di Kalteng terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, termasuk saat terjadi fenomena El Nino.
Klaim terus membaiknya pengendalian tersebut dapat dilihat dari indikator penurunan luas karhutla, dampak kabut asap untuk aktivitas masyarakat, kesehatan, maupun penerbangan. Edy memaparkan usai 2015, luas karhutla yang terjadi di Kalteng terus mengalami penurunan.
"Tahun 2019 turun 266.084 hektare atau 45,58 persen dibanding 2015, kemudian 2023 menurun 151.853 hektare atau 47,79 persen dibanding 2019," ucapnya.
Dia mengatakan keberhasilan pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah bisa dicapai berkat arahan dan dukungan pemerintah pusat, salah satunya melalui penerbitan Inpres Nomor 3 Tahun 2020 yang secara konsisten ditindaklanjuti bersama Forkopimda untuk penanggulangan karhutla.