Ahmad Diran: Pakuwojo bukan partai politik dan tidak berpolitik praktis

id pakuwojo independen, pakuwojo tidak politik praktis, Paguyuban Kulowargo Wong Jowo, ahmad diran, jawa kalimantan tengah, pilkada kalteng 2024, edy pra

Ahmad Diran: Pakuwojo bukan partai politik dan tidak berpolitik praktis

Pembina sekaligus Pendiri Pakuwojo di Kalteng Ahmad Diran (kanan) berbincang bersama sejumlah tokoh Pakuwojo lainnya di Palangka Raya, Kamis (12/9/2024). (ANTARA/Muhammad Arif Hidayat)

Pakuwojo anggotanya ada TNI, Polri, ASN atau pegawai negeri, pengusaha, tukang, petani, bermacam-macam, makanya tidak boleh digunakan untuk politik praktis sesuai anggaran dasar yang ada, yakni disebutkan Pakuwojo bersifat independen
Palangka Raya (ANTARA) -
Pembina sekaligus Pendiri dari Paguyuban Kulowargo Wong Jowo atau Pakuwojo di Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Diran menegaskan, paguyuban ini bukanlah sebuah partai politik dan juga tidak melakukan politik praktis.
 
Ahmad Diran di Palangka Raya, Kamis, mengatakan, sejak didirikan pada hari Minggu 13 Maret 2005, Pakuwojo berfungsi sebagai sarana komunikasi, fasilitas koordinasi, mediasi dan sosial.
 
"Sejak didirikan, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar pada Bab II Sifat dan Fungsi, yakni Pasal 3, Pakuwojo bersifat independen," tegasnya.
 
Pakuwojo memiliki semboyan "Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung", artinya orang Jawa di Kalimantan Tengah harus hidup rukun, damai dan berdampingan dengan masyarakat setempat.
 
Pakuwojo yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 memiliki visi mewujudkan masyarakat yang rukun, demokrasi, aspirasi, cerdas, damai dan sejahtera.
 
Adapun misi yang diemban di antaranya memberdayakan paguyuban-paguyuban Jawa yang ada di Kalimantan Tengah, membangun kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat serta pemda, hingga menegakkan kebenaran, keadilan, kejujuran dalam gerak kehidupan berpaguyuban serta bermasyarakat.
 
"Jadi saya tegaskan di sini, Pakuwojo bukanlah partai politik dan tidak melakukan politik praktis. Namun Pakuwojo tidak melarang anggotanya untuk berpolitik karena itu merupakan hak dari masing-masing sebagai warga negara. Tetapi saat berpolitik atau mengikuti Pemilu, sudah seharusnya tidak menggunakan Pakuwojo untuk kepentingannya," jelasnya.
 
Diran menyampaikan, apabila ada pengurus ataupun anggota dari Pakuwojo mengikuti kontestasi politik, sudah seharusnya tidak membawa ataupun melibatkan Pakuwojo dalam kegiatan politiknya salah satunya seperti kampanye.
 
"Karena itu tadi, Pakuwojo bukan partai politik, dan juga tidak berpolitik praktis. Kalaupun ada pengurus maupun anggota Pakuwojo ikut pemilu, maka dalam pelibatan masanya, bisa membuat relawan atau semacamnya, bukan membawa nama Pakuwojo," terangnya.

Baca juga: Kalteng borong empat penghargaan di ajang APPI 2024
 
Hal ini Diran sampaikan, menyikapi banyaknya keluhan atau komplain yang disampaikan para anggota Pakuwojo kepada dirinya, berkaitan adanya informasi yang menyatakan Pakuwojo mendukung salah satu pasangan calon dalam penyelenggaraan Pilkada Kalteng 2024.
 
Oleh karenanya pada Rabu (11/9) di Palangka Raya, pihaknya menggelar pertemuan bersama para pengurus dan juga pembina Pakuwojo yang terdiri dari sebanyak 17 tokoh, untuk mendengarkan keluhan bahkan protes mengapa ormas Pakuwojo sampai dibawa-bawa untuk mendukung salah satu paslon peserta kontestasi pilkada.
 
Sehingga menindaklanjuti hal itu, beliau berkewajiban mendinginkan kondisi yang dapat menimbulkan gejolak di kalangan warga atau anggota Pakuwojo.
 
Lebih lanjut, dia menjabarkan, anggota dari paguyuban ini berasal dari beragam profesi, mulai dari masyarakat umum atau wirausaha, aparatur sipil negara (ASN), aparat penegak hukum, seniman, hingga para politisi maupun lainnya.
 
"Pakuwojo anggotanya ada TNI, Polri, ASN atau pegawai negeri, pengusaha, tukang, petani, bermacam-macam, makanya tidak boleh digunakan untuk politik praktis sesuai anggaran dasar yang ada, yakni disebutkan Pakuwojo bersifat independen," tegasnya.
 
Dikatakannya, anggota Pakuwojo pun juga banyak tergabung dengan partai politik, di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gerindra, PAN, Nasdem, Demokrat, serta lainnya.
 
"Jadi semua di Pakuwojo memiliki hak yang sama termasuk dalam kontestasi politik seperti halnya Pilkada Kalteng 2024, tetapi saat masing-masing anggota Pakuwojo berkompetisi, maka mereka sudah seharusnya tidak melibatkan Pakuwojo dalam pemilu tersebut," ucapnya.
 
Diran menyebut, salah satu contohnya seperti Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, yang kembali maju pada kontestasi Pilkada 2024 ini. Edy Pratowo merupakan salah satu pembina dari Pakuwojo.
 
Edy Pratowo kembali maju pada Pilkada Kalteng 2024 sebagai bakal calon wakil gubernur, mendampingi bakal calon gubernur Agustiar Sabran.
 
"Kendati demikian Edy Pratowo dalam keikutsertaan dalam Pilkada, tidak membawa nama Pakuwojo. Agustiar Sabran dan Edy Pratowo mengatakan membentuk tim relawannya sendiri. Nah seperti inilah yang kami maksud, karena sudah seharusnya begitu," jelasnya.
 
Salah seorang tokoh Pakuwojo Pujo Harianto membenarkan, setelah adanya informasi yang mengklaim Pakuwojo mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada Kalteng 2024, banyak dari anggota Pakuwojo yang bertanya-tanya dan heran, kenapa Pakuwojo melakukan politik praktis.
 
"Ini warga kita ini sedang bertanya-tanya. Makanya di sini beliau (Pak Ahmad Diran) mendinginkan, jadi keterangan beliau menjelaskan serta meluruskan itu. Apalagi kalau dianggap Pak Diran sudah menyetujui Pakuwojo mendukung salah satu paslon pada Pilkada Kalteng. Dalam kesempatan ini kami ingin menegaskan kembali, Pakuwojo bukan partai politik serta tidak berpolitik praktis," tutupnya.

Baca juga: Pemkab Kotim dan Pemprov Kalteng sepakati kerja sama pembangunan Jembatan Mentaya

Baca juga: Panen perdana Shrimp Estate Berkah, terus pacu perekonomian Kalteng

Baca juga: Pemprov Kalteng gencar pacu digitalisasi ekonomi dan pengembangan pariwisata