Asisten I Setda Kapuas ingatkan untuk berhati-hati dalam pemberian bantuan hibah

id pemkab kapuas, pemberian bantuan dana hibah, kuala kapuas, yayasan, lembaga sosial

Asisten I Setda Kapuas ingatkan untuk berhati-hati dalam pemberian bantuan hibah

Rapat evaluasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Izin Pengumpulan Uang dan Barang di Kabupaten Kapuas, bertempat di Ruang Rapat Bupati Kapuas, Selasa (1/10/2024). (ANTARA/HO-Diskominfosantik Kapuas)

Kuala Kapuas (ANTARA) -
Asisten I Setda Kapuas, Kalimantan Tengah Romulus mengingatkan kepada pihak terkait khususnya Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra), agar berhati-hati dalam memberikan bantuan hibah ke lembaga sosial tertentu, baik yang menyangkut tentang keagamaan maupun yayasan.
 
“Saya juga berpesan agar dapat diverifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui kuantitas dan jumlah binaanya,” kata Romulus di Kuala Kapuas, Selasa.
 
Dia menekankan pentingnya agar tidak gegabah dalam pemberian bantuan tanpa proposal. Pemerintah juga tetap peduli, tapi tetap dalam prosedur dan regulasi yang ada.

"Kalau memang dimungkinkan kita bisa mengundang pengelola LKS terkait dan bagaimana kendalanya,” jelasnya.

Baca juga: Legislator Kapuas ajak masyarakat amalkan Pancasila dalam kehidupan
 
Hal itu disampaikan saat memimpin rapat evaluasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) di Kapuas.
 
Dalam arahannya, Romulus menyatakan pertemuan kali ini adalah solusi terbaik bagi pemerintah daerah serta lembaga-lembaga yang menunjang pelaksanaan terkait masalah kesejahteraan sosial, maupun masalah terkait pengumpulan uang dan barang.
 
“Untuk data-data terkait perizinan, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) ini banyak yang sudah rata-rata telah kedaluwarsa lagi, saya mohon untuk difasilitasi nanti untuk perizinan dan juga dari rekan- rekan camat untuk juga nanti difasilitasi masalah perizinan, sehingga nanti tidak ada alasan jika perizinan tidak dibantu oleh pemerintah,” tegasnya.
 
Sementara itu, terkait PUB dirinya mengharapkan kerja sama antara pemerintah daerah, kepolisian, dan pemangku kepentingan lain yang ada di kabupaten setempat, dalam melakukan pengawasan, evaluasi serta monitoring perizinan.
 
”Tentu sinergi antar pemerintah kabupaten, bersama pihak kepolisian, dan pemangku kepentingan yang ada di Kapuas harus kita laksanakan, agar tercipta Kapuas yang bermartabat, berakhlak, dan bermoral, terutama dalam menjaga hak masyarakat,” demikian Romulus.
 
Sementara itu dalam rapat tersebut, hadir Kepala Dinas Sosial Kapuas Yanmarto, perwakilan Polres Kapuas, Satpol PP, Kabag Kesra, perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas PPKB, Kasubangpol, serta para camat.

Baca juga: DPMD dukung optimalisasi usaha perhutanan sosial di Tumbang Mangkutup

Baca juga: Bawaslu Kapuas ingatkan paslon wajib kantongi STTP kampanye

Baca juga: DPRD dukung berbagai pembangunan di lingkungan Kejari Kapuas