Pembentukan desa antikorupsi penting dilakukan di Katingan

"Pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi. Salah satunya melalui desa antikorupsi. Untuk itu dinas terkait agar segera melakukan tindak lanjut pembentukannya," katanya di Kasongan, kemarin.

Pernyataan itu diungkapkan dia saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan rapat koordinasi perluasan percontohan Desa Anti Korupsi Provinsi Kalteng 2024-2025.

"Pada kesempatan itu, KPK RI memberikan pemaparan mengenai strategi dan praktik dalam pengembangan desa antikorupsi, serta peran penting masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa," kata Eka.

Melalui inisiatif ini, lanjut dia, desa-desa terpilih dapat menjadi contoh teladan dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Sehingga akan memacu semangat inovasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun desa yang bebas korupsi, serta mendukung upaya peningkatan integritas di tingkat lokal," kata Eka.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Katingan Ganti Yapman menegaskan pentingnya peran desa dalam mendukung upaya perluasan percontohan desa antikorupsi di wilayah setempat.

"Desa merupakan ujung tombak pembangunan di daerah, dan melalui program ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, bebas dari praktik korupsi," kata Ganti.

Program desa antikorupsi telah menjadi salah satu inisiatif strategis dalam memberantas korupsi di tingkat pemerintahan desa, serta menciptakan iklim pemerintahan yang lebih baik melalui pengelolaan sumber daya desa yang lebih transparan.

Baca juga: Pemkab Katingan optimalkan TPPS tangani stunting