Sampit (ANTARA) - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Mariani menyebut program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada pengalokasian anggaran Kotim, sebab dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Kami mengusulkan untuk pembelian alat berat baru untuk dinas terkait, tapi belum disetujui karena masih banyak kebutuhan kita yang lebih prioritas salah satunya kita diminta untuk menjalankan program MBG yang anggaran bukan dari pusat tapi APBD kita,” kata Mariani di Sampit, Rabu.
Program MBG merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2024. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi anak.
Mariani menyampaikan, dari komunikasi dengan Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Kotim program MBG akan dibebankan pada masing-masing daerah yang pada tingkat kabupaten sekitar 2,5 persen dari APBD. Hal ini tentunya akan berdampak pada alokasi anggaran Kotim yang memang sudah terbatas.
Salah satunya ketika pihaknya mengusulkan untuk anggaran pembelian alat berat bagi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) Kotim pada penyusunan APBD 2025 yang belum disetujui.
Sementara berdasarkan hasil peninjauan pihaknya di lapangan didapati banyak sekali alat berat yang sudah rusak karena termakan usia dan hanya beberapa bisa bisa dioperasikan, sehingga pengadaan alat berat baru dinilai perlu dilakukan.
Baca juga: Fraksi PKB Kotim tekankan pentingnya peningkatan iklim investasi
“Sehubungan pembahasan APBD 2025 kami turun langsung ke dinas, karena kami tidak ingin sekadar mendengar usulan dari dinas. Ketika ke Dinas SDABMBKPRKP kami melihat langsung memang banyak alat berat yang sudah tidak bisa dimanfaatkan atau digunakan,” sebutnya.
Ia melanjutkan, banyaknya alat berat yang tidak sudah berfungsi ini pula yang menjadi penyebab pendapatan asli daerah (PAD) dari Dinas SDABMBKPRKP dinilai belum optimal.
Selama ini alat berat dinilai hanya digunakan untuk keperluan pemerintah daerah, belum sampai pada sewa kepada perusahaan swasta.
“Katanya ingin mencari PAD sebanyak-banyaknya tapi alat-alat untuk kita pakai jangankan untuk bisa disewakan ke pihak perusahaan, untuk sendiri saja masih kekurangan,” ujarnya.
Politisi Partai Golong Karya (Golkar) menambahkan, pihaknya masih berharap pemerintah daerah mempertimbangkan untuk alokasi anggaran pengadaan alat berat sebelum APBD 2025 disahkan.
Pihaknya juga menyarankan agar alat berat yang telah menjadi rongsokan agar masih membawa manfaat bagi daerah, misalnya dilelang kemudian uang hasil lelang menjadi pemasukan daerah.
“Nanti kita lihat regulasinya untuk pelelangan alat-alat yang usianya sudah 20-30 tahun, sudah rongsok atau tidak bisa digunakan sama sekali, daripada dibiarkan begitu saja,” demikian Mariani.
Baca juga: DPRD Kotim dorong pemda buat regulasi perlindungan guru
Baca juga: DPRD Kotim telusuri dugaan oknum pegawai sewakan lapak Pasar Parenggean
Baca juga: Fraksi Golkar ingatkan pentingnya proyeksi pertumbuhan anggaran
