Muara Teweh (ANTARA) - Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Barito Utara, Ardianto memberikan saran terkait pengamanan pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang akan diselenggarakan pada Sabtu (22/3) cukup dilakukan aparat keamanan dari TNI dan Polri dan tidak melibatkan organisasi masyarakat (ormas).
“Dalam rangka menjaga kelancaran dan keamanan PSU, saya rasa sudah cukup jika hanya melibatkan pihak TNI dan Polri,” kata Ardianto di Muara Teweh, Selasa.
PSU pemilihan kepala daerah di dua tempat di yaitu TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 di Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru.
Menurut Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Barito Utara ini keterlibatan organisasi lain tidak diperlukan karena kedua institusi ini (TNI dan Polri) memiliki kapasitas dan kewenangan yang sudah jelas dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan.
Pengamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri, katanya, sudah terbukti efektif dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan aman dan lancar.
Oleh karena itu, politisi Partai Demokrat Barito Utara ini juga berharap pihak-pihak terkait dapat lebih fokus pada penguatan koordinasi antara TNI, Polri, dan penyelenggara pemilu untuk menghindari potensi gangguan yang dapat merusak jalannya PSU.
"Kami mengharapkan hal ini dapat mengurangi kemungkinan adanya ketegangan dan mencegah pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk campur tangan dalam proses pengamanan yang vital tersebut," tegas Ardianto.
Anggota DPRD Barito Utara ini juga menambahkan agar masyarakat di daerah ini juga dapat menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan PSU yang akan dilaksanakan di dua TPS yaitu TPS 01 Melayu Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru dan jangan termakan isu-isu hoaks.
