Pulang Pisau (ANTARA) - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah Zulkadri melalui Bidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah Erni Anitasari menegaskan tidak ada kenaikan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kabupaten setempat sehingga masyarakat tetap membayar sesuai ketentuan.
"Kami tegaskan di kabupaten ini tidak ada kenaikan PBB, sehingga wajib pajak bisa lebih fokus pada kepatuhan dalam pembayaran," kata Erni Anitasari di Pulang Pisau, Kamis.
Selain tidak menaikkan PBB, Pemkab Pulpis juga telah berupaya memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak, salah satunya melalui layanan di Kantor Pos yang dapat diakses masyarakat dengan mudah. Di mana kerja sama dengan Kantor Pos tersebut membuat masyarakat melaksanakan kewajiban pajaknya tanpa harus datang ke kantor pajak daerah.
Erni mengatakan Kantor Pos menjadi salah satu solusi bagi masyarakat, terutama yang berada di luar daerah, agar tidak kesulitan membayar PBB. Tidak bisa dipungkiri, banyak wajib pajak PBB yang berdomisili di luar Kabupaten Pulang Pisau.
"Kantor Pos juga ada di setiap kecamatan, walaupun titiknya tidak selalu di pusat kecamatan tetapi ada di desa tertentu sehingga masyarakat di luar ibukota sekalipun bisa tetap membayar," ucapnya.
Kabid di Bapenda Pulpis itu juga menyebut adanya opsi kemudahan pembayaran secara online yang dianggap lebih praktis. Salah satu layanan itu sudah tersedia dalam aplikasi Betang Mobile dari Bank Kalteng yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak.
"Masyarakat bisa menggunakan Betang Mobile untuk membayar PBB, tetapi memang hanya untuk mereka yang memiliki rekening di Bank Kalteng karena bisa terhubung dengan mobile banking," jelasnya.
Dirinya mengakui tidak semua masyarakat memiliki rekening di Bank Kalteng, oleh karena itu, saat ini Bapenda sedang dalam proses kerja sama dengan sejumlah pihak swasta dan Perbankan nasional agar pilihan pembayaran yang dilakukan wajib pajak semakin luas.
"Selain Betang Mobile, saat ini Bapenda tengah melakukan proses kerja sama dengan Alfamart, Indomaret, hingga Bank Mandiri. Teknis programnya sedang dibahas supaya pembayaran PBB bagi wajib pajak semakin mudah," ujarnya.
Erni menjelaskan masih banyak masyarakat yang belum terdata PBB-nya meski sudah memiliki sertifikat tanah. Di mana kebiasaannya baru diurus ketika ada keperluan tertentu yang mengharuskan mereka mendaftarkan PBB.
Sementara terkait tunggakan PBB bagi wajib pajak, dirinya menegaskan ada kelonggaran bagi masyarakat yang memiliki tunggakan tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil sesuai kemampuan wajib pajak.
"Misalnya membayar beberapa tahun lebih dulu, jadi masyarakat tetap bisa memenuhi kewajiban tanpa terbebani tanpa harus membayar keseluruhan tunggakan," paparnya.
Ia menjelaskan tidak terbayarnya PBB bisa menjadi ganjalan dalam proses mutasi tanah akibat jual beli atau peralihan hak atas, karena dalam proses administrasi mutasi disyaratkan semua tunggakan PBB wajib diselesaikan terlebih dahulu sebelum mutasi dilakukan.
"Jadi tidak boleh ada piutang yang tersisa agar proses administrasi berjalan lancar," tegas Erni.
Baca juga: Legislator Pulang Pisau harapkan Koperasi Merah Putih perkuat ekonomi masyarakat
Erni mengungkapkan, kontribusi PBB sangat besar bagi pembangunan di daerah, dana yang terkumpul dari pembayaran pajak masyarakat itu pasti kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta peningkatan pelayanan publik di kabupaten setempat.
"Hasil dari PBB ini sangat penting karena hasilnya digunakan untuk pembangunan, apa yang dibayarkan masyarakat pasti kembali lagi dalam bentuk infrastruktur dan program kegiatan untuk masyarakat di daerah," tuturnya.
Melalui berbagai kemudahan layanan yang ada, Ia berharap tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB bisa terus meningkat. Hal ini diharapkan mampu memperkuat pendapatan daerah dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pulang Pisau.
Baca juga: Bandar dan Sumbu Kurung perkenalkan sektor pariwisata Pulang Pisau
Baca juga: Pemkab Pulang Pisau wacanakan penggabungan sejumlah dinas demi efisiensi
Baca juga: Pembangunan monumen karhutla di Pulpis jadi pengingat jaga hutan
