Pangkalan Bun (ANTARA) - Masyarakat dan mahasiswa berbondong-bondong mendatangi DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah dan melakukan gerakan aksi damai.
"Jujur kami sangat bangga terhadap mereka, melalui aksi ini mereka masih memiliki kepedulian dan empati terhadap permasalahan bangsa dan daerah," kata Ketua DPRD Kobar Mulyadin di Pangkalan Bun, Jumat.
Hal itu disampaikan usai pihaknya menyambut kedatangan aksi damai tersebut di halaman kantor DPRD Kobar. Dalam aksi tersebut rombongan menyampaikan orasi, pernyataan sikap, serta beberapa tuntutan.
"Tuntutan-tuntutan tersebut sebagian besar merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Tentunya kami akan menindaklanjuti masalah ini dan memberikan rekomendasi ataupun bersurat kepada pemerintah pusat atas tuntutan dari masyarakat Kotawaringin Barat," ucapnya.
Sedangkan untuk tuntutan ke pemerintah daerah pihaknya akan melakukan koordinasi, baik itu ke Forkompinda ataupun ke pihak terkait lainnya yang ada korelasi.
"Kami akan mencari solusi terbaik, atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat Kobar ini," ujarnya.
Baca juga: Bupati Kobar tinjau langsung pemukiman yang alami banjir di Kecamatan Kumai
Sementara itu, Koordinator Lapangan Wahyu menyampaikan, kebijakan di daerah seolah selaras dengan kebijakan pusat yang tidak pernah berpihak kepada rakyat.
"Banyak sekali kebijakan di Kotawaringin Barat yang sampai dengan saat ini tidak adanya solusi konkret, salah satunya, penertiban lapak-lapak UMKM sangat dikeluhkan berimbas pada minimnya penghasilan para pedagang kecil," jelasnya.
Selain itu adanya pembiaran praktik-praktik mafia minyak di SPBU yang sangat meresahkan bagi masyarakat, serta lainnya.
"BBM merupakan sumber urat nadi perekonomian masyarakat tapi justru pendistribusiannya tidak bisa dinikmati oleh masyarakat kecil," ucapnya.
Dia juga mengungkapkan, masih adanya pencurian sawit yang meresahkan. Hal ini diduga karena adanya kesenjangan sosial dan tingkat pengangguran terbuka di Kotawaringin Barat.
Kemudian perkara hukum Yayasan Kotawaringin (Universitas Antakusuma), dengan keluarga ahli waris yang menjadi persoalan dinilai kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
"Padahal Universitas Antakusuma adalah pioner pendidikan tinggi di Kotawaringin Barat," sebutnya.
Selanjutnya, konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan terus terjadi, peredaran narkotika dan lainnya.
Baca juga: PD MES diminta optimal kawal pengembangan ekonomi syariah di Kobar
Baca juga: Jadikan Kehadiran SPPG bentuk nyata kepolisian wujudkan SDM berkualitas di Kobar
Baca juga: BPBD Kobar: Atasi genangan air dengan optimalisasi fungsi drainase
