Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua II Komisi I DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Syaufwan Hadi menegaskan pentingnya penetapan dan penegasan tata batas kelurahan sebagai prioritas utama pemerintah kota.
Kejelasan batas wilayah sangat krusial, khususnya di Kelurahan Sabaru, Kalampangan, Bereng Bengkel dan Kameloh Baru, kata Syaufwan di Palangka Raya, Kamis.
"Hal ini menjadi dasar dalam urusan pertanahan agar tidak menimbulkan konflik maupun sengketa antar wilayah," tambahnya.
Menurut dirinya batas wilayah yang jelas akan menciptakan tertib administrasi pemerintahan. Selain itu, dapat mendukung perencanaan pembangunan serta pemanfaatan lahan secara optimal di tingkat kelurahan.
Dia menekankan apabila batas wilayah tidak jelas, pelayanan publik, distribusi bantuan, hingga perencanaan pembangunan di Kota Palangka Raya bisa terganggu.
"Bahkan hal tersebut juga bisa memunculkan adanya tumpang tindih kewenangan yang menimbulkan kerugian ekonomi,” ucapnya.
Syaufwan menekankan, kepastian hukum mengenai batas kelurahan juga dapat mencegah perselisihan, baik antarwarga, antar wilayah, maupun antar instansi pemerintah.
Lebih jauh, penetapan batas wilayah akan memudahkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, termasuk di bidang kesehatan dan pendidikan hingga dapat mengefektifkan jalannya administrasi di tingkat kelurahan.
Selain itu, kejelasan tata batas mendukung pemanfaatan lahan yang lebih efisien, sehingga perencanaan tata guna lahan seperti untuk pertanian maupun permukiman dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
Syaufwan juga menilai, peta batas kelurahan akan memperkuat basis data dan informasi pembangunan, guna penyusunan kebijakan dan pengelolaan wilayah jangka panjang.
Baca juga: DPRD Palangka Raya minta pemerintah tingkatkan kesiapsiagaan antisipasi banjir
"Transparansi dalam tata batas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota, sekaligus memperkuat dasar hukum dalam pengelolaan aset," ujarnya.
Syaufwan mengingatkan, ketidakpastian batas wilayah sering menjadi pemicu sengketa, terutama di daerah dengan potensi sumber daya alam. Kondisi ini bisa memperlambat distribusi informasi, bantuan, serta perencanaan pembangunan.
"Kami mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya agar lebih serius dan cepat dalam menyelesaikan persoalan tata batas kelurahan, sehingga tidak menurunkan kepercayaan masyarakat," demikian Syaufwan.
Baca juga: Legislator Palangka Raya sebut objek wisata harus ramah lingkungan dan berkelanjutan
Baca juga: DPRD Palangka Raya berencana inspeksi SPPG
Baca juga: Legislator Palangka Raya minta pencegahan DBD dioptimalkan
