Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan pendataan lahan yang digunakan untuk lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sebagai bentuk dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan bantaran sungai.
"Pembangunan SPPG di wilayah bantaran sungai harus memperhatikan aspek keterjangkauan serta pemberdayaan masyarakat setempat. Terutama untuk anak-anak kita yang bersekolah di kawasan bantaran sungai," kata Pj Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak di Palangka Raya, Selasa.
Jangan sampai, lanjut dia, satuan layanan pemenuhan gizi yang dibangun tidak berjalan karena lokasinya terlalu jauh dan sulit dijangkau sehingga kurang bisa dimanfaatkan secara optimal.
"Untuk itu, prinsipnya, kita dorong pembentukan SPPG baru tetap memegang aturan yang berlaku dengan tampa mengabaikan potensi lokal dan kondisi di lapangan,” kata Arbert.
Sampai saat ini pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di wilayah setempat didukung dengan keberadaan 15 satuan pelayanan pemenuhan gizi.
"Saat ini di seluruh wilayah Kota Palangka Raya ini telah terbentuk 15 SPPG dari target seluruhnya yang mencapai 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi," katanya.
Baca juga: DPRD apresiasi upaya Pemkot Palangka Raya jamin ketersediaan kebutuhan pokok
Artinya, lanjut dia, Pemerintah Kota Palangka Raya perlu tambahan lima lagi agar target terpenuhi. Pihaknya juga terus berupaya memaksimalkan sumber daya lokal dalam mendukung penyelenggaraan SPPG yang ditargetkan.
Dia mengatakan, sampai saat ini 42 ribu siswa dari berbagai jenjang pendidikan telah menikmati atau tersentuh program nasional MBG.
"Dari total target penerima MBG di Kota Palangka Raya yang mencapai 75.117 siswa, sampai saat ini, tercatat sekitar 42 ribu sasaran telah tersentuh program ini," katanya.
Dia menambahkan, bahwa program tersebut akan terus diperluas secara bertahap sehingga nantinya seluruh sasaran MBG menikmati program nasional tersebut.
Meski demikian, Arbert juga menyoroti persoalan distribusi makanan bergizi di wilayah bantaran sungai. Sebab, jumlah siswa di kawasan tersebut tidak memenuhi syarat minimal 1.000 hingga 3.000 orang.
“Kami bersama camat, lurah, dan PKK setempat akan mencari solusi agar anak-anak sekolah di bantaran sungai tetap bisa menikmati layanan MBG,” katanya.
Baca juga: Produksi udang vaname di Kabupaten Sukamara capai 385.963 ton
Baca juga: Polda Kalteng sukses panen 131,92 ton jagung
Baca juga: DPRD minta Pemkot Palangka Raya siapkan strategi antisipasi pemangkasan TKD 2026
