Sampit (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Akhyannoor menyoroti masalah pencairan dana Koperasi Merah Putih dan menekankan bahwa masalah ini harus menjadi fokus bersama agar koperasi benar-benar berfungsi sebagai pilar ekonomi masyarakat.
“Kita berharap melalui koordinasi yang baik dengan pihak perbankan, semua kendala ini dapat teratasi. Cita-cita masyarakat harus kita wujudkan, karena koperasi merupakan tulang punggung ekonomi rakyat yang pantas mendapatkan dukungan nyata,” kata Akhyannoor di Sampit, Senin.
Hal ini ia sampaikan sehubungan dengan adanya keluhan dari Koperasi Merah Putih pada salah satu kelurahan yang hingga kini belum mendapat kucuran dana atau permodalan, padahal sudah resmi dibentuk.
Akhyannoor menyampaikan, bahwa pada dasarnya ia sangat mengapresiasi pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Apalagi, program ini telah mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto, yang turut meresmikan pembangunan gedung koperasi tersebut belum lama ini.
“Diresmikannya oleh Presiden tentu memberikan suntikan semangat bagi seluruh koperasi. Kami berharap ke depan koperasi ini mendapat naungan yang kuat di tingkat nasional sehingga isu permodalan yang selama ini menjadi pertanyaan besar bisa segera tuntas,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Kotim prihatin PAD sektor pariwisata belum optimal
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini optimis bahwa dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan, koperasi di Kotim dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri.
Kendati begitu, ia menegaskan bahwa tidak ingin koperasi di Kotim sekadar ada di atas kertas. Tetapi, harus ada pembinaan berkelanjutan, ketersediaan modal kerja dan sinergi yang harmonis antara anggota dan lembaga keuangan agar kegiatan usaha benar-benar bergerak
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan peran pendampingan teknis bagi koperasi.
Ia mewanti-wanti agar semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi yang sudah terbangun tidak luntur hanya karena terganjal masalah administrasi atau dana.
Menurutnya, koperasi ini adalah aset bersama, bukan milik pribadi, sehingga seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah daerah, DPRD dan perbankan perlu berkolaborasi untuk menemukan solusi terbaik demi kepentingan masyarakat di tingkat bawah.
“Jangan sampai semangat yang sudah dibangun ini padam hanya karena kendala administrasi atau permodalan. Pemerintah daerah, DPRD, dan pihak perbankan harus duduk bersama mencari solusi terbaik,” demikian Akhyannoor.
Baca juga: DPRD Kotim dorong pemanfaatan perdagangan karbon untuk tambah PAD
Baca juga: Disbudpar Kotim promosikan Museum Kayu lewat komunitas olahraga
Baca juga: Legislator Kotim minta pemkab segera bersihkan drainase cegah banjir
