Sampit (ANTARA) - Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyoroti adanya kesenjangan fiskal pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 yang baru disahkan.
“Fraksi Golkar menilai bahwa permasalahan mendasar dalam RAPBD tersebut adalah kesenjangan fiskal yang signifikan akibat penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat,” kata Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kotim Rudianur di Sampit, Selasa.
Ia mengungkapkan bahwa penurunan TKD Kotim pada 2026 mencapai kurang lebih Rp383 miliar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Dampak langsung dari penurunan transfer ini adalah terjadinya kekurangan pembiayaan pada berbagai sektor strategis yang secara kumulatif mencapai sekitar Rp 571 miliar.
“Kondisi ini mencerminkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik,” sebutnya.
Menyikapi tantangan fiskal tersebut, Fraksi Golkar menilai perlunya tindakan nyata dalam menangani hal tersebut.
Pihaknya mendesak pemerintah daerah untuk melakukan tindakan nyata yang berfokus pada strategi keuangan daerah, sinkronisasi perencanaan dan arah pembangunan, peningkatan kinerja dan keadilan pembangunan dan rekomendasi strategis fraksi.
Strategi keuangan daerah yang dimaksud antara lain, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui intensifikasi pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah yang produktif, pembentukan Tim Optimalisasi PAD lintas OPD dengan target tahunan yang jelas.
Pengembangan sumber PAD baru seperti sektor digital, pariwisata, jasa logistik, dan pengelolaan aset, serta mengevaluasi kebocoran retribusi dan digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah.
Melakukan efisiensi pada belanja rutin dan administrasi untuk meningkatkan ruang fiskal dan meningkatkan belanja produktif agar setiap rupiah APBD memberi manfaat maksimal bagi rakyat.
“Selain itu, Inovasi sumber pembiayaan dengan mendorong kemitraan dengan dunia usaha, sinergi CSR, dan investasi sektor riil daerah,” sebutnya.
Baca juga: Pemkab Kotim distribusikan 5000 paket sembako murah untuk delapan kecamatan
Ia melanjutkan, dari hasil pembahasan di komisi-komisi, Fraksi Partai Golkar mencatat beberapa hal penting untuk peningkatan kinerja dan keadilan pembangunan.
Pertama pada bidang pemerintahan, pihaknya menilai perlunya digitalisasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi, serta penguatan sistem e-government dan peningkatan kompetensi aparatur.
Kedua bidang perekonomian. Penguatan sektor riil pertanian, perdagangan dan UMKM harus menjadi prioritas utama, dengan menekankan perlunya cluster ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan industri olahan hasil pertanian.
Ketiga bidang kesejahteraan. Fraksi Golkar mendukung alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, namun menuntut indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berbasis hasil, misalnya: penurunan stunting, peningkatan indeks literasi.
Keempat bidang fisik dan prasarana. Mendesak pengawasan mutu dan efisiensi proyek infrastruktur.
Fraksi Golkar secara khusus menekankan agar pemeliharaan infrastruktur menjadi fokus perhatian, guna mencegah kerusakan kecil yang dibiarkan dan berujung membebani anggaran berikutnya.
“Mohon pemeliharaan infrastruktur ini menjadi fokus perhatian. Karena kita perhatikan banyak infrastruktur mengalami kerusakan kecil, namun dibiarkan sehingga menjadi parah dan tentu membebani anggaran berikutnya,” tuturnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kotim ini juga merekomendasikan penerapan sistem penilaian kinerja berbasis anggaran (performance-based budgeting).
“Setiap tambahan anggaran wajib disertai indikator hasil yang terukur (output dan outcome). Anggaran yang dibelanjakan harus betul-betul berdampak nyata kepada masyarakat, bukan sekadar pelaksanaan program dan tanggung jawab administrasi,” demikian Rudianur.
Baca juga: Pemkab Kotim berkolaborasi optimalkan potensi Pelabuhan Sampit
Baca juga: Legislator Kotim berharap pemkab jaga pertumbuhan ekonomi di tengah efisiensi anggaran
Baca juga: Diskominfo Kotim dorong optimalisasi kanal informasi pemerintah daerah
