Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua III DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Nenie Adriati Lambung, menilai rencana program pembangunan hunian terjangkau di kawasan Jalan G. Obos 10 berpotensi besar mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat, terutama bagi warga berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini kesulitan memiliki rumah sendiri.
“Banyak warga kita yang penghasilannya tidak cukup untuk mencicil rumah. Jadi program seperti ini sangat membantu agar mereka bisa punya tempat tinggal yang layak tanpa terbebani biaya besar,” katanya di Palangka Raya, Jumat.
Menurut Nenie, program nasional “3 Juta Rumah” yang didukung oleh Pemerintah Kota Palangka Raya merupakan langkah nyata dalam mempersempit kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah ke atas di sektor perumahan.
Ia menambahkan, keberadaan hunian terjangkau juga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial karena mampu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan tertata, sehingga warga dari berbagai latar ekonomi dapat hidup berdampingan secara harmonis.
“Pemerataan akses terhadap perumahan layak menjadi bagian penting dari pembangunan sosial. Jangan sampai ada kelompok masyarakat yang terus tertinggal hanya karena tidak mampu membeli rumah,” ucapnya.
Baca juga: DPRD Palangka Raya dorong pemasangan rambu di titik genangan rawan bahaya
Nenie juga menekankan agar pemerintah kota memperkuat mekanisme pengawasan dan verifikasi penerima bantuan rumah agar tepat sasaran, sehingga program ini benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Selain aspek sosial, ia menilai program ini juga memiliki dampak ekonomi positif, seperti pembangunan kawasan hunian baru akan mendorong tumbuhnya sektor usaha kecil di sekitarnya, seperti warung, bengkel, atau jasa konstruksi lokal.
“Ketika kawasan baru berkembang, otomatis aktivitas ekonomi masyarakat juga tumbuh. Ini akan membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu berharap agar Pemerintah Kota Palangka Raya menjadikan pembangunan hunian MBR sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menata kota dan mengurangi angka kemiskinan.
Dengan demikian seluruh masyarakat Kota Palangka Raya bisa memiliki hunian yang terjangkau dan mewujudkan kesejahteraan yang merata.
“Hunian layak dan terjangkau bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga tentang pemerataan kesejahteraan. Program ini harus terus dijaga konsistensinya,” demikian Nenie.
Baca juga: Komisi II DPRD: Pengembangan produk unggul harus jadi fokus kebijakan
Baca juga: Pemkot Palangka Raya diminta perkuat kesiapsiagaan hadapi potensi banjir dan cuaca ekstrem
Baca juga: DPRD minta Pemkot Palangka Raya perkuat pembinaan dan pemasaran UMKM
