Sampit (ANTARA) - Menjelang periode libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mengingatkan sekaligus meminta masyarakat, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi praktik ilegal penjualan tiket transportasi oleh calo.
Biasanya saat Nataru ada sejumlah oknum calo yang mempermainkan harga tiket, kata Anggota Komisi II DPRD Kotim Andi Lala di Sampit, Senin.
"Jadi, masyarakat jangan mudah tergiur, karena bisa merugikan diri sendiri dan mendukung praktik ilegal," ucapnya.
Legislator Kotim itu menjelaskan, setiap kali memasuki musim liburan, kebutuhan akan tiket perjalanan, baik untuk moda udara, laut, maupun darat, melonjak tajam. Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan dengan menjual tiket melebihi harga resmi.
Selain menyebabkan kerugian finansial, pembelian melalui pihak ketiga (calo) juga membawa risiko terkait terhadap keabsahan tiket. Tidak sedikit kasus penumpang gagal berangkat karena memiliki tiket yang tidak sesuai data manifest atau ternyata palsu.
"Risiko tiket tidak sah itu nyata. Jika data tiket bermasalah, perjalanan bisa batal. Ini adalah hal serius yang harus kita sadari bersama," ucapnya.
Oleh karena itu, Andi Lala kembali mengingatkan mendorong masyarakat untuk selalu melakukan pembelian tiket melalui saluran resmi, seperti loket resmi penyedia jasa, agen perjalanan yang memiliki izin, atau melalui aplikasi/platform digital yang sudah teruji keamanannya.
Baca juga: Legislator Kotim desak pemkab segera terbitkan rekomendasi untuk PLN
Di sisi lain, Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini juga menuntut adanya peran aktif dari pihak penyedia jasa transportasi (maskapai, perusahaan pelayaran, dan operator darat) untuk memperketat sistem penjualan tiket mereka dan melakukan pengawasan ekstra di terminal, pelabuhan, atau bandara.
"Penyedia layanan harus ikut bertanggung jawab. Jangan biarkan calo beroperasi bebas dan merugikan konsumen di tengah situasi tingginya permintaan," pintanya.
Dirinya juga menyerukan kepada instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan dan aparat keamanan, untuk gencar melakukan patroli di lokasi-lokasi rawan serta memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan praktik percaloan tiket.
"Harapan kami adalah adanya penindakan yang konsisten agar masyarakat merasa terlindungi dan tidak ada yang menjadi korban," demikian Andi Lala.
Baca juga: DPRD Kotim desak perketat pengawasan bahan pokok jelang Nataru
Baca juga: DPRD Kotim soroti bahaya jaringan terorisme terhadap anak
Baca juga: Komisi I DPRD Kotim dorong percepatan penuntasan kendala kelistrikan
