Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mendesak pemerintah daerah agar segera mengeluarkan surat rekomendasi resmi kepada baig PLN untuk bisa melanjutkan pembangunan
“Kami berharap pemerintah daerah segera mengeluarkan surat rekomendasi yang diminta pihak PLN, sehingga PLN UP3 Pangkalan Bun dapat mulai bekerja tanpa menunggu izin pusat terlalu lama,” kata Anggota Komisi I DPRD Kotim Wahito Fajriannoor di Sampit, Sabtu.
Hal ini ia sampaikan sehubungan dengan rapat koordinasi (rakor) yang digelar Komisi I DPRD Kotim belum lama ini bersama pihak PLN terkait kendala-kendala dalam pengembangan kelistrikan di Kotim.
Dalam rakor tersebut, PT PLN (Persero) UP3 Pangkalan Bun menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan upaya untuk pengembangan jaringan listrik di Kecamatan Pulau Hanaut dengan membangun tower baru dari Kecamatan Mentaya Hilir Utara.
Proyek jaringan baru tersebut telah dilaksanakan PLN UP3 Pangkalan Bun pada tahun anggaran 2025 dengan membangun empat tower menyeberangi Sungai Mentaya dari Gardu Induk (GI) Bagendang ke Pulau Lepeh kemudian menyeberang ke Desa Hanaut.
Namun, rencana pembangunan infrastruktur kelistrikan tersebut masih terkendala izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dari pusat dan salah satu solusi ialah dengan adanya surat rekomendasi resmi dari pemerintah daerah setempat.
“Kami menyambut baik langkah PLN. Untuk Pulau Hanaut, mereka siap bekerja sambil menunggu izin KKPR terbit dari pusat jika sudah ada surat dukungan dari pemerintah daerah. Proses OSS bisa memakan waktu lama, jadi dukungan pemda sangat dibutuhkan,” ujar pria yang akrab disapa Fajrin ini.
Baca juga: Sampit berpeluang jadi ibu kota Kotawaringin Raya
Fajrin melanjutkan, perjuangan DPRD bersama PLN selama ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Pulau Hanaut, yang selama puluhan tahun tidak menikmati aliran listrik stabil.
Listrik Kecamatan Pulau Hanaut sementara ini masih bergantung pada GI di Kecamatan Seranau yang jaraknya cukup jauh, ditambah lagi diantara kedua kecamatan itu terdapat hutan yang cukup rimbun.
Ketika hujan deras dan angin kencang dahan pohon gerap bergesekan dengan kabel yang mengganggu jaringan listrik, belum lagi adanya gangguan satwa liar seperti monyet. Bahkan, masyarakat setempat pernah mengalami pemadaman listrik selama hampir sebulan.
Politisi Partai Demokrat ini pun kembali menekankan pentingnya sinergi antara Pemda dan PLN agar proyek vital ini terhindar dari kendala di masa lalu.
Seperti yang disampaikan oleh Asisten III Setda Kotim, Bima Ekawardhana, yang menyatakan kesepakatan Pemda untuk menerbitkan surat dukungan agar proyek tetap berjalan paralel sembari menunggu perizinan OSS rampung.
“Kami sangat berharap Pemda segera mengeluarkan surat dukungan tersebut. Dengan begitu, PLN UP3 Pangkalan Bun dapat mulai bekerja dan tidak harus menunggu izin pusat terlalu lama,” harapnya.
PLN UP3 Pangkalan Bun sendiri telah menyatakan kesiapan untuk memulai pembangunan menara pada kuartal pertama tahun 2026, dengan target penyelesaian kurang lebih tiga bulan pengerjaan.
“Ini adalah berita yang menggembirakan bagi masyarakat Pulau Hanaut. Kami mengapresiasi komitmen kuat dari PLN UP3 Pangkalan Bun dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan jaringan listrik yang stabil di sana,” demikian Fajrin.
Baca juga: Cek Kesehatan Gratis di Kotim capai 38 persen
Baca juga: Bupati Kotim pimpin bersih-bersih area Bandara Haji Asan
Baca juga: DLH Kotim apresiasi swasta bantu penghijauan di Sampit
