Sampit (ANTARA) - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah memantau rekonstruksi sejumlah ruas jalan di Kota Sampit untuk memastikan pengerjaan dapat selesai tepat waktu mengingat kurang dari satu bulan sebelum akhir 2025.
“Tadi kami sudah melihat langsung beberapa ruas jalan yang sedang dikerjakan dan kami juga menanyakan dinas terkait apakah bisa dalam waktu yang singkat ini bisa diselesaikan. Kalau dilihat dari progresnya mungkin bisa, walaupun agak telat satu-dua hari,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kotim Rinie Anderson di Sampit, Senin.
Selain Rinie, turut serta dalam peninjauan lapangan ini Sekretaris Komis IV DPRD Kotim Muhammad Idi, lalu anggota Modika Latifah Munawaroh, Rambat, Muhammad Rhido Ansari dan Paliansyah.
Sementara dari dinas terkait, ada Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) Kotim Mentana Dhinar Tistama didampingi Kepala Bidang Bina Marga Nur Aina dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bagus Anugrah.
Sejumlah ruas jalan yang dicek meliputi Jalan Pramuka, Jalan Nyai Enat dan Jalan Wengga Metropolitan yang rata-rata progres pengerjaannya sudah diatas 50 persen.
Rini menjelaskan, Komisi IV yang menangani bidang infrastruktur, khususnya dalam hal pengawasan, turut merasa bertanggung jawab untuk memastikan proyek atau kegiatan yang sudah masuk program 2025 bisa selesai tepat waktu.
Setelah melihat kondisi di lapangan ia optimis hal tersebut bisa tercapai, walaupun mungkin ada sedikit keterlambatan satu atau dua hari dari target pengerjaan namun itu masih bisa ditoleransi, sebab biasanya setiap proyek rekonstruksi jalan ada jeda waktu pemeliharaan setelahnya.
“Kami dari DPRD berharap pekerjaan di perubahan anggaran ini dapat terselesaikan semua, karena di aspirasi kami juga sudah banyak yang terselesaikan yang masuk di perubahan ini dengan waktu dan cuaca yang mendukung dan mudah-mudahan cuaca tetap seperti ini sehingga pekerjaan yang tersisa bisa berjalan lancar,” demikian Rinie.
Sementara itu, Mentana Dhinar Tistama menyampaikan selain tiga jalan yang ditinjau langsung oleh anggota DPRD total ada tujuh paket kegiatan skala besar yang saat ini tengah mereka kerjakan, di luar kegiatan pemeliharaan rutin.
“Untuk proses rekonstruksi jalan di Kotim pada perubahan anggaran ini alhamdulillah sudah berjalan semua, sesuai yang kita harapkan. Meskipun, kita dikejar waktu dan cuaca yang tidak menentu, di mana Desember ini harus selesai, tapi kami tetap optimis bisa selesai sesuai jadwal,” tuturnya.
Tujuh proyek rekonstruksi jalan tersebut meliputi Jalan Pramuka dengan panjang 2,1 kilometer dengan anggaran Rp9,86 miliar, Jalan Nyai Enat panjang 656 meter dengan anggaran Rp3,4 miliar, Jalan Wengga Metropolitan panjang 353 meter dengan anggaran Rp1,3 miliar.
Baca juga: Legislator Kotim desak penanganan ruas jalan Sampit-Samudt
Jalan Samudera Kota Besi panjang 256 meter dengan anggaran Rp1,47 miliar, Jalan Lesa Parenggean panjang 985 meter dengan anggaran Rp2,9 miliar, Jalan Anggur 3 panjang 483 meter dengan anggaran Rp1,29 miliar, Jalan menuju TPA panjang 515 meter dengan anggaran Rp1,27 miliar dan Jalan Bengkirai panjang 1,610 kilometer dengan anggaran Rp2,9 miliar.
Lima ruas jalan pertama dikerjakan hingga pengaspalan sedangkan dua lainnya, yakni Jalan menuju TPA dikerjakan dengan perpaduan agregat dan aspal, lalu Jalan Bengkirai hanya sampai agregat.
“Jadi jalan yang dikerjakan itu bukan hanya dalam Kota Sampit, tetapi tersebar di kecamatan-kecamatan lainnya juga. Saat ini progresnya rata-rata sudah 70-90 persen, tapi kami tidak menutup mata bahwa banyak kegiatan juga yang progresnya masih kurang,” lanjutnya.
Ketujuh proyek rekonstruksi jalan tersebut masuk di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kotim 2025. Ia mengakui, pengerjaan rekonstruksi jalan tahun ini terbilang terlambat, namun itu semata-mata karena proses APBD-P tahun ini yang memang terlambat.
APBD-P Kotim yang biasanya mulai dibahas pada Juli, namun tahun ini mundur ke September. Sedangkan, pada APBD Murni tidak ada kegiatan rekonstruksi yang dapat dilaksanakan lantaran adanya kebijakan efisiensi anggaran, sehingga menumpuk di APBD-P.
Meski begitu, pihaknya tetap berupaya semaksimal mungkin agar semua proyek rekonstruksi yang sudah diprogramkan pada 2025 ini bisa terselesaikan, karena sesuai regulasi yang berlaku di awal tahun tidak boleh ada proyek yang tersisa dari tahun sebelumnya.
Ia juga menegaskan, walaupun pengerjaan proyek ini berpacu dengan waktu dan cuaca yang cenderung sering hujan, namun pihaknya tidak akan mengabaikan nilai-nilai teknis dan standar kualitas yang sudah ditetapkan.
“Kalau, misalnya melampaui batas waktu yang ditentukan maka semua akan bertanggung jawab. Artinya mekanismenya sudah ada. Jadi apakah itu nanti bisa dilanjutkan dengan denda atau harus putus kontraknya nanti akan ada kajiannya dan itu melibatkan banyak pihak, seperti konsultan, instansi teknis hingga APIP, tapi kita doakan yang terbaik lah,” demikian Mentana.
