Palangka Raya (Antara Kalteng) - Komisi C DPRD Kalimantan Tengah mendesak Gubernur Sugianto Sabran segera memberikan kepastian terhadap pemerintah kabupaten/kota terkait kewenangan pengelolaan pendidikan setingkat SMA/SMK.
Desakan ini karena pemerintah Kabupaten/Kota bingung dan terus menanyakan kejelasan pengelolaan pendidikan SMA/SMK tersebut, kata Ketua Komisi C DPRD Kalteng Syamsul Hadi di Palangka Raya, Jumat.
"Ketidakpastian tersebut berdampak pada pembahasan anggaran di tingkat povinsi maupun kabupaten/kota yang berkaitan dengan pendidikan. Ini yang membuat Kabupaten/Kota bingung," tambahnya.
Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pengalihan kewenangan pendidikan, maka pengelolaan SMA/SMK sepenuhnya kewenangan provinsi. Namun, adanya gugatan asosiasi pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia (APKSI) atas UU no.23/2014 tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Syamsul mengatakan permasalahannya adalah MK sampai sekarang belum menerbitkan salinan keputusan terkait diterimanya gugatan APKSI itu. Alhasil, sampai sekarang belum ada kepastian apakah kewenangan pengelolaan SMA/SMK masih tetap di Kabupaten/Kota atau ke Provinsi.
"Apabila kewenangan pengelolaan pendidikan diserahkan ke provinsi, maka pemerintah Kabupaten/kota tidak perlu menyediakan dana. Namun, jika sebaliknya pengelolaan tetap di kabupaten/kota maka harus disediakan," ujarnya.
Syamsul pun mengusulkan kepada Pemprov Kalteng, khususnya Gubernur Sugianto Sabran agar menanyakan kepada Pemerintah Pusat terkait kepastian pengelolaan pendidikan SMA/SMK.
"Kalau tidak segera dilakukan, maka kabupaten/kota akan terus kebingunan dengan pengelolaan pendidikan SMA/SMK ini. Kita yang membidangi pendidikan mengharapkan segera ada kepastian lah," ujarnya.
Berita Terkait
PLN UID Kalselteng luncurkan ManBill University tingkatkan "customer experience"
Sabtu, 4 Mei 2024 17:29 Wib
Dinas Kesehatan Barito Utara periksa kebugaran 145 JCH
Sabtu, 4 Mei 2024 16:50 Wib
Puluhan pembalap ikuti Kejurnas Grasstrack Region IV Kalimantan di Gumas
Sabtu, 4 Mei 2024 16:14 Wib
DPRD Katingan sampaikan 12 rekomendasi terhadap LKPJ Bupati
Sabtu, 4 Mei 2024 16:08 Wib
KPU Katingan tetapkan perolehan kursi dan 25 caleg DPRD
Sabtu, 4 Mei 2024 16:01 Wib
Pemerintah diminta petakan potensi dampak gelombang panas
Sabtu, 4 Mei 2024 15:09 Wib
Indonesia berpeluang tembus final Piala Uber 2024
Sabtu, 4 Mei 2024 15:08 Wib
Uji coba kereta otonom tanpa rel pada Juli di IKN
Sabtu, 4 Mei 2024 15:06 Wib