Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyatakan komitmen untuk terus mengawal usulan prioritas pembangunan infrastruktur jalan poros di Kecamatan Seranau agar segera terealisasi.
“Jalan itu yang akan kami dorong supaya pemerintah provinsi tetap menyalurkan anggaran, terutama alokasi anggaran dari pusat agar jangan dipotong. Karena sudah beberapa tahun ini anggaran itu disilangkan terus sehingga tak kunjung terealisasi,” kata Anggota DPRD Kotim Abdul Kadir di Sampit, Selasa.
Hal ini ia sampaikan setelah mengikuti kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Seranau yang turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kotim Irawati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II Kotim, meliputi Kecamatan Baamang dan Seranau, Abdul Kadir merasa perlu ikut mengawal usulan atau aspirasi masyarakat di wilayahnya hingga naik ke level kabupaten maupun provinsi.
Ia menyebutkan, pada musrenbang kali ini masalah infrastruktur, khususnya jalan, masih menjadi isu utama yang dibahas. Jalan poros tersebut dianggap menjadi kebutuhan paling vital karena berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Maka dari itu, kami sepakat dengan pemerintah daerah akan mendorong pemerintah provinsi segera merealisasikan jalan dari Desa Cempaka Mulia Timur, Kecamatan Cempaga, yang tembusannya ke Kecamatan Seranau,” ujarnya.
Ia melanjutkan, jalan dari Desa Cempaka Mulia Timur dulunya merupakan kewenangan kabupaten, lalu kemudian diambil alih oleh provinsi.
Baca juga: Pemkab Kotim revitalisasi 11 bangunan SMP
Namun, realisasinya terkendala efisiensi anggaran pusat, sehingga progres pembangunan tidak kunjung tuntas dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini cukup disayangkan, karena jalan ini merupakan jalan penghubung antar kecamatan.
Apabila jalan dari Desa Cempaka Mulia Timur itu bisa segera dibangun maka otomatis akses menuju Kecamatan Seranau akan lebih mudah dan biaya untuk mengangkut material guna pembangunan jalan bisa ditekan.
“Kalau sekarang akses ke Kecamatan Seranau hanya bisa melewati Sungai Mentaya, selain sulit untuk membawa material dan lainnya, tentu biayanya lebih besar. Makanya, kami sepakat mendorong realisasi jalan dari Desa Cempaka Mulia Timur, dulu,” terangnya.
Oleh karena itu, DPRD bersama Pemda Kotim berencana membawa usulan ini ke Musrenbang tingkat provinsi. Komunikasi intensif juga akan dilakukan dengan Komisi IV DPRD Provinsi untuk memastikan jatah anggaran pusat tidak dipotong.
Disamping itu, Abdul Kadir juga menyayangkan turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang kini hanya Rp9 miliar, padahal sektor ini menjadi tumpuan utama pembiayaan infrastruktur daerah. Kondisi ini menuntut efisiensi dan skala prioritas yang ketat.
Sebagai langkah konkret, para legislator dari daerah pemilihan tersebut bersepakat untuk mengarahkan dana aspirasi mereka guna menangani kerusakan jalan di dalam wilayah Seranau sepanjang kurang lebih 600 meter.
“Selain jalan, usulan pembangunan 25 jembatan dan box culvert juga menjadi perhatian. Saat ini, fasilitas tersebut baru menyentuh wilayah Mentaya Seberang dan belum menjangkau Desa Ganepo serta desa lainnya,” demikian Abdul Kadir.
Baca juga: Kasus HIV/AIDS di RSUD dr Murjani didominasi kelompok usia produktif
Baca juga: Pemkab Kotim pertahankan program jaminan kesehatan masyarakat di tengah efisiensi anggaran
Baca juga: Pemkab Kotim apresiasi dedikasi SMPN 1 Sampit turut membangun SDM