Sampit (Antara Kalteng) - Sedikitnya 5.000 lebih pengusaha dan petani rotan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mengancam memboikot pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2015 nanti.
"Alasan mereka memboikot Pilkada bupati/wakil bupati Kotim dan gubernur/wakil gubernur Kalteng 9 Desember 2015 karena mereka beranggapan pemerintah selama ini tidak memperhatikan nasib mereka," kata Ketua Asosiasi pengusaha dan petani rotan (Aspero) Kotim, Dadang H Syamsu di Sampit, Minggu.
Dadang mengungkapkan, wajar jika mereka kecewa karena sejak 2011 lalu tepatnya sejak pemerintah mengeluarkan peraturan larangan ekspor rotan dalam bentuk bahan setengah jadi, pengusaha dan petani rotan Kotim sampai saat ini berjuang sendiri.
Belum adanya solusi atas larangan pemerintah itu berdampak pada ekonomi pengusaha, terutama petani.
Sebelum adanya larangan ekspor rotan dalam bentuk bahan setengah jadi, harga rotan di tingkat petani mencapai Rp2.900/kg. namun sekarang turung hingga mencapai Rp1.400/kg.
"Sejak adanya aturan itulah harga rotan di Kotim terus merosot bahkan tidak menentu. Menghadapi semua itu petani berjuang sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah," katanya.
Meski belum ada bantuan nyata dari pemerintah, pengusaha dan petani rotan Kotim tetap berharap ke depannya ada sosok pemimpin daerah yang peduli terhadap mereka.
"Saya tetap mengimbau kepada petani rotan Kotim untuk menggunakan hak pilihnya. Dengan harapan pemimpin kedepannya peduli terhadap masyarakat, terutama petani rotan," katanya.
Dadang mengaku akan mengarahkan petani rotan Kotim untuk memilih calon pemimpin yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani rotan dan membangun daerah.
"Sebetulnya boikot Pilkada bukan sebuah harga mati bagi petani rotan, intinya mereka mengharapkan perhatian dan kepedulian dari pemimpin," ungkap dia.
Ribuan Petani Rotan Kotim Ancam Boikot Pilkada
Petani Rotan (istimewa)
