Jakarta (Antara Kalteng) - Kementerian Pertahanan bersama Kementerian
Kelautan dan Perikanan menandatangani nota kesepakatan bersama untuk
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam memberantas
pencurian ikan atau di perairan Indonesia.
Penandatanganan nota kesepakatan bersama ini dilakukan Menteri
Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat,
Selasa.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan,
ilegal fishing telah menimbulkan kerugian negara akibat pemanfaatan
sumber daya kelautan dan perikanan.
"Terutama yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing. Ini
komitmen pemerintah untuk menegakkan kedaulatan bangsa kita," kata Susi.
Menurut dia, dalam peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan sangat memerlukan berbagai dukungan. Mulai dari data dan
informasi, dukungan kebijakan strategis pertahanan negara, pemanfaatan
teknologi, hingga mengintegrasikan kekuatan antar lembaga pemerintah.
"Pertahanan adalah bagian penting bagi negara. Di sini kedaulatan
penting. KKP setengah tahun terakhir ini betul-betul menekankan
kedaulatan adalah awal rencana pelaksanaan pembangunan."
"Kita
tidak bisa membangun bangsa apabila di awal tidak berdaulat dan tidak
punya kemandirian apa maunya kita. Itu kepercayaan yang ada di diri saya
dan menurut saya itu sangat benar," ujar Susi.
Selain itu, kerja sama juga menjajaki pengadaan pesawat udara
negara untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Sebagai
tindak lanjut dari kerja sama ini, selanjutnya akan diterbitkan SK
Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membentuk tim penyusunan rencana
dan tim pelaksanaan pengadaan pesawat udara negara untuk pengawasan
sumber daya kelautan dan perikanan.
Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pencurian sumber daya alam
seperti illegal fishing merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi.
"Apabila ada ancaman tersebut, harus dilawan. Memiliki pertahanan
yang tangguh merupakan simbol kekuatan serta sarana untuk mencapai
cita-cita dan tujuan nasional," ujarnya.
Berita Terkait
Susu ikan diharapkan masuk program makan bergizi gratis
Sabtu, 5 Oktober 2024 12:54 Wib
KPK Kembali proses pengadaan kapal inspeksi perikanan KKP
Senin, 22 Juli 2024 20:01 Wib
Kanim Palangka Raya terima KKP kunker studi WBK
Senin, 24 Juni 2024 17:38 Wib
Jubir Menteri Kelautan akui tak tahu soal dugaan suap perusahaan Jerman ke KKP
Senin, 15 Januari 2024 16:25 Wib
Percepat penyaluran anggaran, Pemkab Kobar segera terbitkan KKP
Rabu, 6 Desember 2023 17:35 Wib
Pemerintah awasi titik-titik rawan penyelundupan lobster di Bandara Soetta
Selasa, 5 Desember 2023 17:47 Wib
16 rumpon ilegal di perbatasan laut Indonesia-Filipina diamankan
Sabtu, 25 November 2023 19:33 Wib
Sisa bangkai paus sperma yang terdampar di NTT
Selasa, 4 April 2023 17:31 Wib