Sampit (Antara Kalteng) - Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, masih kekurangan 78 tenaga penyuluh pertanian karena sekarang baru ada 107 orang untuk 185 desa/kelurahan.
Kepala Dinas Pertanian Peternakan Penyuluh dan Ketahanan Pangan (DPPPKP) Kotawaringin Timur I Made Dikantara di Sampit, Rabu mengatakan, "Idealnya satu desa/kelurahan satu tenaga penyuluh pertanian. Namun, karena kekurangan tenaga, maka kami memanfaatkan tenaga yang tersedia."
Made Dikantara mengatakan, selain mengefektifkan tenaga penyuluh pertanian, DPPPKP Kotawaringin Timur juga berupaya membina tenaga penyuluh swadaya, tetapi hal itu tidak dapat berjalan dengan efektif karena mereka tidak di gaji.
Tanaga penyuluh swadaya terdiri atas masyarakat atau kelompok tani yang secara suka rela memberikan atau berbagi pengetahuan kepada petani lainnya.
"Bukan hanya kekurangan tenaga penyuluh pertanian, saat ini kamia juga kekurangan balai pertanian, dari 17 kecamatan baru 13 kecamatan yang telah memiliki balai pertanian, padahal idealnya harus ada di setiap kecamatan," katanya.
Ia mengatakan, DPPPKP telah berusaha mengusulkan penambahan tenaga penyuluh pertanian maupun pendirian balai pertanian di setiap kecamatan ke pemerintah, namun sampai saat ini masih belum dapat dipenuhi.
"Pengisian kekurangan itu sudah kami usulkan pada 2016, namun belum terealisasi kita berharap pada 2017 nanti kekurangan itu bisa diatasi," ucapnya.
Made Dikantara mengungkapkan, dengan kurangnya tenaga penyuluh pertanian dan belum adanya balai pertanian di setiap kecamatan, maka dapat dipastikan menggangu program kerja yang telah direncanakan DPPPKP.
Sementara itu, Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi mengatakan, sektor pertanian memegang peranan strategis dan penting, dan salah satu upaya meningkatkan hasil pertanian yakni dengan memberikan pembekalan berbagai ilmu kepada petugas penyuluh pertanian.
"Kami akan berupaya mengatasi kekurangan tenaga penyuluh pertanian tersebut, dengan harapan bisa mendukung program pertanian," katanya.
Jumlah desa/kelurahan dengan jumlah petugas penyuluh pertanian tidak seimbang, sehingga mengakibatkan beberapa desa yang tidak memiliki petugas pertanian, petaninya bercocok tanam dengan berdasarkan ilmu alam.
"Pemerintah daerah akan lebih berupaya untuk menambah jumlah petugas pertanian agar kemampuan petani dalam bercocok tanam lebih terkendali, sehingga dapat meningkatkan produksi pangan di daerah," demikian Supian Hadi.
Berita Terkait
Pemkab Kotim optimalkan persiapan pembentukan BNNK
Jumat, 3 Mei 2024 20:24 Wib
Dinkes Kotim kerahkan posko keliling bantu korban banjir
Jumat, 3 Mei 2024 20:16 Wib
Wabup Kotim: Status tanggap darurat untuk optimalkan penanganan banjir
Jumat, 3 Mei 2024 17:58 Wib
Bupati Kotim temukan drainase yang ditutup warga
Jumat, 3 Mei 2024 16:53 Wib
TP PKK Sawahan dirikan dapur umum bantu korban banjir
Jumat, 3 Mei 2024 12:59 Wib
KPU plenokan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD Bartim Pemilu 2024
Jumat, 3 Mei 2024 12:54 Wib
Terdata 140 akun aktif pelamar PPS di KPU Bartim
Jumat, 3 Mei 2024 6:07 Wib
DLH Kotim siapkan dua tempat pengolahan sampah mandiri
Jumat, 3 Mei 2024 5:44 Wib