Sampit (Antara Kalteng) - Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Otjim Supriatna menilai nelayan dan petani daerah itu kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah itu.
"Nelayan dan petani tidak cukup hanya diberikan bantuan peralatan tanpa ada bimbingan yang lebih lanjut terkait bantuan yang diberikan tersebut," katanya di Sampit, Senin.
Selama ini pemerintah daerah kurang memberikan solusi terkait kesulitan yang dihadapi nelayan dan petani, terutama mereka yang tergabung dalam sebulah kelompok nelayan maupun kelompok tani.
Sasaran pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah hanya kepada nelayan dan petani yang tergabung dalam kelompok nelayan dan kelompok tani.
Sementara nelayan dan petani diluar kelompok nelayan dan kelopompok tani belum tersentuh pembinaan ataupun bantuan oleh pemerintah.
Akibatnya, bagi mereka yang belum tergabung dalam sebuah kelompok nelayan atau tani tidak memiliki kemampuan secara khusus dalam menangkap ikan maupun memperluas tanamannya.
Berdasarkan informasi, petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani sangat kesulitan mendapatkan pupuk subsidi karena pupuk subsidi hanya disalurkan melalui kelompok tani.
"Saya berharap para nelayan dan petani yang belum tergabung dalam kelompok nelayan maupun kelompok tani juga diberikan pembinaan agar mereka juga mendapatkan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah daerah," katanya.
Otjim mengatakan, pemerintah daerah juga harus berupaya merangkul para nelayan dan petani yang belum tergabung dalam kelompok nelayan atau kelompok tani agar mempermudah pembinaan.
"Setiap nelayan dan petani tentunya memiliki hak yang sama, untuk itu mereka perlu dirangkul agar bisa turut menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah daerah," demikian Otjim Supriatna.
Berita Terkait
Wabup minta penanganan terbaik untuk bocah korban laka lantas tragis
Senin, 20 Mei 2024 21:39 Wib
DPKP Kotim: Hasil uji sampel babi di Telawang negatif ASF
Senin, 20 Mei 2024 21:04 Wib
Pemkab Kotim berhasil pertahankan opini WTP sepuluh kali berturut-turut
Senin, 20 Mei 2024 20:51 Wib
DLH Kobar memerlukan peran masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah
Senin, 20 Mei 2024 17:44 Wib
DPRD Kotim setujui Raperda Masyarakat Hukum Adat Dayak dan KLA
Senin, 20 Mei 2024 17:30 Wib
Pemkab Kobar raih opini WTP yang ke-10 secara berturut-turut
Senin, 20 Mei 2024 17:26 Wib
Pj Bupati senang kontingen Kobar tampil memukau saat acara kirab budaya FBIM
Senin, 20 Mei 2024 16:56 Wib
Waket DPRD Kotim minta sopir truk CPO didisiplinkan
Senin, 20 Mei 2024 16:44 Wib