Panwas Palangka Raya Harus Terbuka Terkait Mahar Politik

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah meminta pasangan Jhon Krisli-Maryono "Joyo" untuk melaporkan dugaan mahar politik yang dialami dalam proses Pilkada Kota Palangka Raya 2018.

"Terkait kasus mahar itu, harapannya bisa dibuat semacam laporan ke Panwas," kata Ketua Bawaslu Kalteng, Satriadi di Palangka Raya, Kamis.

Penyampaian laporan tertulis tersebut untuk mempermudah Panwas Kota Palangka Raya menindaklanjuti kasus yang saat ini menjadi perbincangan masyarakat Palangka Raya ini.

Satriadi mengatakan, berdasar informasi Panwas, pada Selasa (16/1) pasangan Jhon Krisli-Maryono telah mendatangi kantor Panwas untuk memberikan keterangan terkait dugaan mahar yang diminta oknum pengurus Parpol.

"Kemaren Panwas hanya mendalami keterangan mereka yang telah menyebar di media. Diharapkan dengan kedatangan Jhon Krisli-Maryono informasi yang didapat Panwas lebih terbuka dan lebih dalam," kata Satriadi.

Namun, lanjut dia, berdasar hasil pertemuan tersebut, Panwas menyimpulkan data dan bukti yang disampaikan belum lengkap.

"Jika saja bukti cukup maka akan mudah bagi Panwas menindaklanjutinya. Bukti itu dapat berupa nota transfer, foto pertemuan atau pun saksi kejadian," katanya.

Dia pun menegaskan, bahwa di dalam undang-undang mahar politik dilarang bahkan jika terbukti maka pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan denda hingga larangan bagi parpol untuk mengusung calon pada pilkada selanjutnya.

Pasangan Jhon Krisli-Maryono (Joyo) merupakan peserta yang gagal mencalon di Pilkada Kota Palangka Raya 2018 karena tak mendapat perahu untuk mendaftar peserta Pilkada.

Awalnya Jhon Krisli Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur itu akan berpasangan dengan Maryono berencana mengikuti pertarungan Pilkada di Kota Palangka Raya menggunakan perahu Gerindra dan PPP, tetapi karena tak ada kesepakatan soal mahar maka rencana itu dibatalkan.