"Perjalanan dari desa kami ke kecamatan saja sulit, apalagi kalau harus ke Sampit. Selain perlu waktu, warga juga harus mengeluarkan biaya besar untuk transportasi," kata Kepala Desa Tumbang Gagu Kecamatan Antang Kalang, Timbang di Sampit, Jumat.
Tumbang Gagu merupakan desa paling ujung di kawasan hulu yang letaknya di Utara Kabupaten Kotawaringin Timur. Desa ini berbatasan dengan Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan.
Desa ini belum bisa diakses jalan darat di Kotawaringin Timur, sehingga masyarakatnya mengandalkan angkutan sungai. Akses jalan darat justu lebih mudah ke desa di kabupaten tetangga karena hanya berjarak sekitar enam kilometer dari pusat desa.
Untuk turun dari Desa Tumbang Gagu menuju ibu kota kecamatan, warga harus menyewa perahu motor kecil atau disebut ces dengan biaya Rp3 juta sekali jalan atau Rp6 juta untuk pulang dan pergi. Jika ingin ke Sampit ibu kota kabupaten, warga harus melanjutkan perjalanan dengan biaya angkutan darat Rp200.000 sekali jalan atau Rp400.000 untuk pulang dan pergi.
Baca: Warga Pedalaman Kotim Tak Sanggup Berurusan ke Kota, Ini Alasannya!
Kondisi itulah yang selama ini menjadi kendala masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran dan lainnya. Padahal bukti administrasi kependudukan sangat mereka butuhkan untuk berbagai keperluan seperti pelayanan jaminan kesehatan, bantuan sosial, menyalurkan hak politik dan lainnya.
Desa yang terdiri empat rukun (RT) tetangga yang tersebar di dua rukun warga (RW) itu dihuni 143 kepala keluarga dengan lebih dari 600 jiwa penduduk. Dari jumlah tersebut, Timbang memperkirakan jumlah warganya yang memiliki KTP elektronik belum mencapai 50 persen.
"Kami berharap, petugas yang jemput bola datang ke desa kami sehingga lebih efektif dan masyarakat menjadi sangat terbantu. Dulu pernah dilakukan seperti itu. Masyarakat kami sangat antusias untuk mengurus KTP dan lainnya, tapi terkendala itu tadi," sambung Timbang.
Timbang berharap, pemerintah membuat kebijakan khusus dan kemudahan bagi warga dari kawasan pelosok untuk berbagai hal. Dengan kemudahan itu, partisipasi masyarakat desa diyakini akan meningkat karena masyarakat memang sangat mendukung program pemerintah.
