Pilkada se-Kalteng jangan berakhir di MK

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran berharap pilkada serentak di 11 kabupaten/kota se-Kalteng jangan sampai berakhir pada gugutan di Mahkamah Konstitusi.

"Pilkada di Kabupaten Barito Selatan dan Kotawaringin Barat pada tahun 2016 harus dapat menjadi contoh karena semua pasangan calon dapat menerima hasil dari pemungutan suara," kata Sugianto saat Apel Akbar dan Deklarasi Pilkada Damai di Bundaran Besar Palangka Raya, Rabu.

"Tahun ini saya harapkan juga bisa seperti di dua kabupaten itu. Kalau tidak ada Paslon yang kalah menggugat ke MK, ya pemenang kan bisa langsung dilantik dan Pemerintahan secepatnya berjalan, pembangunan pun tak terhambat," ucapnya.

Sugianto mengatakan bahwa semua paslon yang maju dan dipercaya masyarakat menjadi memimpin suatu daerah, pasti ingin segera menjalankan visi-misi dan program. Bahkan masyarakat khususnya para simpatisan ingin paslon yang dijagokannya segera menjalankan amanah.

Namun, lanjut dia, apabila ada yang tidak puas, lalu mengajukan gugatan ke MK maka pemenang pilkada tidak bisa segera dilantik karena harus menunggu putusan. Langkah ini sebenarnya bukan hanya menghambat pembangunan tapi juga waktu dan dana para paslon.

"Kalau melakukan itu pasti habiskan waktu, uang dan energi. Belum lagi bikin ribut di daerah karena ada yang pro dan kontra. Kalau sampai itu terjadi yang kasihan itu masyarakat dan program tidak berjalan," tegasnya.

Disebutkan kebanyakan paslon yang maju dalam pilkada selalu membuat pernyataan siap menang, namun hanya sedikit bahkan hampir tidak pernah ada menyatakan siap kalah.

"Namanya pertandingan sudah pasti akan ada pihak yang kalah. Soal nanti ke MK, itu urusan pribadi, saya hanya bisa mengharapkan. Karena menang kalah itu nasib yang menentukan. Lalu juga bagaimana kita memikat hati masyarakat dengan visi-misi," demikian Sugianto.

Apel Akbar dan Deklarasi Pilkada Damai di Bundaran Besar Palangka Raya juga diisi simulasi penanganan dan pengamanan apabila ada aksi demonstrasi ketidakpuasan paslon maupun pendukung terhadap hasil pilkada.