DPRD Kalteng: jangan sampai tambang liar membuat bencana lebih besar

id DPRD Kalimantan Tengah,DPRD Kalteng,Tim Reses Dapil 1,Sriosako

DPRD Kalteng: jangan sampai tambang liar membuat bencana lebih besar

Ketua Tim Reses Dapil I DPRD Kalteng, Sriosako sampaikan keluhan masyarakat yang diterima pihaknya, Palangka Raya, kemarin. (Foto Antara Kalteng/Jaya WM)

Keluhan tersebut karena informasi dari masyarakat Kabupaten Katingan bahwa aktivitas tambang ilegal tersebut membuat bencana banjir dan tanah longsor semakin sering terjadi
Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Tim reses daerah pemilihan I DPRD Kalimantan Tengah menerima keluhan dari masyarakat bahwa penambang liar semakin marak di Kabupaten Katingan, sehingga Pemerintah Provinsi harus segera bertindak dan menertibkannya.

Keluhan tersebut karena informasi dari masyarakat Kabupaten Katingan bahwa aktivitas tambang ilegal tersebut membuat bencana banjir dan tanah longsor semakin sering terjadi, kata Ketua Tim Reses Dapil I DPRD Kalteng, HM Sriosako di Palangka Raya, Sabtu. 

"Kalau kondisinya sudah begitu, pemprov harus segera menertibkan. Jangan sampai tambang liar itu membuat bencana yang lebih besar lagi. Pemerintah justru yang akan dibuat susah nantinya," tambah dia. 

Selain menertibkan tambang liar, Tim reses dapil I DPRD Kalteng menerima keluhan dari masyarakat Kabupaten Katingan agar pemprov menertibkan perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa Sawit. 

Sriosako yang berada di Komisi A DPRD Kalteng ini menyebut masyarakat ada menemukan sejumlah PBS yang sudah melaksanakan kegiatannya padahal belum mengantongi izin resmi, sehingga bila dibiarkan terus menerus akan membuat rugi provinsi ini. 

"Masyarakat Katingan juga mengeluhkan larangan membersihkan lahan tanpa bakar tapi tidak diikuti solusi lain. Jadi, masyarakat meminta solusi sekaligus adanya bantuan bibit bagi petani khususnya bibit Kopi, jahe dan sawit.” kata Dia.

Sementara di Kabupaten Gunung Mas, Tim reses Dapil I DPRD Kalteng menerima keluhan dari masyarakat agar Pemerintah membantu dalam menormalisasikan harga karet dan rotan.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan sampai saat ini masyarakat terpaksa menggantungkan hidupnya dari pertambangan Emas liar, karena harga karet masih sangat rendah dan tidak mampu menopang kebutuhan hidup.

"Masyarakat Kabupaten Gunung Mas mengharapkan adanya campur tangan Pemerintah untuk membantu menormalkan harga karet dan rotan," demikian Sriosako.