Ini dua opsi atasi polemik evaluasi tenaga kontrak dari DPRD Kalteng

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Ketua Komisi A DPRD Kalimantan Tengah, Freddy Ering menawarkan dua opsi kepada Pemerintah Provinsi dalam hal mengatasi sekaligus menghentikan polemik evaluasi tenaga kontrak yang sampai saat masih terjadi.

Semua tenaga kontrak yang sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat dapat diterima dan dikerjakan kembali, atau melakukan evaluasi ulang secara keseluruhan, kata Freddy usai memimpin rapat dengar pendapat dengan Pemprov Kalteng di Palangka Raya, Selasa.

"Kami optimis dua opsi ini bisa menjadi bahan pertimbangan Pemprov. Sebab, kalau salah satu dari dua solusi ini tidak disikapi, ya saya rasa agak berat menyelesaikan soal polemik evaluasi ini. Kami yakin pasti akan berkepanjangan polemik ini," ucapnya.

Ditawarkannya dua opsi tersebut karena kalangan DPRD Kalteng menganggap proses evaluasi yang dilakukan Pemprov beberapa waktu lalu terlalu banyak masalah. Anggapan tersebut setelah melihat dari mulai pelaksanaan hingga hasil dari evaluasi.

Freddy mengakui opsi evaluasi ulang lebih ringan dibanding ketimbang solusi menerima semua tenaga kontak yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sebab, bila semuanya diterima maka pemerintah harus kembali mempertimbangkan kemampuan anggaran, terutama dalam penggajian.

"Semestinya sejak persoalan ini mulai mencuat, Inspektorat harus melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemeriksaan. Inspektorat itu kan bukan cuma memeriksa uang, memeriksa anggaran. Tapi persoalan seperti ini juga perlu disikapi," katanya.

Terkait opsi yang disarankan Komisi A tersebut, belum dapat ditanggapi oleh Pemprov Kalteng. Sebab Plt Sekda yang sudah diundang mengikuti RDP ini tidak hadir. Padahal kehadirannya sangat diharapkan untuk menjelaskan persoalan evaluasi ini, terlebih menanggapi opsi yang disampaikan.

"Kita menunggu kapan waktu yang baik dari Sekda, untuk dijadwalkan lagi rapatnya. Dari Komisi A mau polemik ini ada jalan keluar," demikian Freddy.