DPRD nilai Pemprov perlu memiliki kapal cepat, ini alasannya

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Wakil Ketua Komisi D DPRD Kalimantan Tengah, Agus Susilasani menilai Pemerintah Provinsi memerlukan kapal cepat sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap berbagai aktivitas ilegal yang terjadi di laut maupun sungai.

Kekayaan sumber daya alam (SDA) di laut dan sungai yang ada di Kalteng ini sangat luarbiasa besar sehingga rawan dirusak ataupun dicuri oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, kata Susilasani di Palangka Raya, Kamis.

"Garis pantai di Kalteng ini saja panjangnya mencapai 7.500 km. Itu belum termasuk titik 0 garis pantang sampai 14 mil laut, dan sungai yang sangat banyak tersebar di Kalteng. Itu kenapa kapal cepat sangat diperlukan untuk pengawasan," tambahnya.

Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Murung Raya ini meyakini jika SDA laut dan sungai bisa dijaga serta dikelola secara maksimal akan dapat mempercepat pembangunan di daerah.

Dia membenarkan bahwa pengawasan terhadap laut dan sungai sudah dilakukan oleh aparat kepolisian. Namun, Pemprov juga harus ikut dan bersinergi dengan aparat kepolisian dalam mengawasi laut dan sungai.

"Sekarang ini kewenangan untuk mengelola laut dari titik 0 garis pantai sampai 14 mil ke laut ada di Provinsi. Jadi, jangan hanya berpikir mengelola, tapi juga pengawasan tetap harus dilakukan," ucap Susilasani.

Selain menilai perlu kapal cepat, Politisi Partai Nasdem ini juga meminta Pemprov melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menginventarisasi semua potensi garis pantai yang tersebar di provinsi ini agar dapat dikelola  dan berkontribusi terhadap meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dia mengatakan infrastruktur penunjang juga dibangun secara bersinergis antara provinsi dan kabupaten, sehingga keindahan laut, khususnya dipesisir pantai dapat untuk objek wisata.

"Keindahan laut atau pesisir pantai dapat dimanfaatkan untuk pengembangan objek wisata. Jadi, menambah PAD sekaligus lapangan kerja serta usaha masyarakat setempat," demikian Susilasani.