Yogyakarta (Antaranews Kalteng) - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia menyatakan kota juga membutuhkan tambahan anggaran seperti dana desa yang sekarang dinikmati desa di seluruh Indonesia untuk mendukung peningkatan pelayanan ke masyarakat.
"Kota juga membutuhkan dana seperti dana desa karena masalah bukan hanya ada di kabupaten tetapi juga ada di kota," kata Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany pada pembukaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah III Apeksi di Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, permohonan anggaran tersebut sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait berkomitmen untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai formulasi dana kelurahan yang akan diberikan kepada pemerintah kota.
Permohonan tersebut disampaikan saat evaluasi pemberian dana alokasi khusus (DAK) untuk mendorong perbaikan penyusunan DAK 2019.
"Mudah-mudahan, bisa segera direalisasikan Rp100 miliar per kota sehingga dana bisa digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan meningkatkan pelayaan ke masyarakat," katanya.
Selain dana desa, Apeksi juga menyoroti banyaknya keluhan dari wali kota terkait pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya lelang jabatan karena membutuhkan waktu lama dan biaya yang cukup besar.
"Keluhan banyak berasal dari luar Jawa. Prosesnya dinilai memakan waktu lama meskipun komunikasi atau koordinasi dengan pusat bisa dilakukan melalui elektronik namun tetap bisa menghambat birokrasi," katanya.
Karena itu, ia berharap proses tersebut bisa dijalankan dengan lebih sederhana.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti yang bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan rapat kerja Komwil III Apeksi mengatakan, seluruh pemerintah kota dapat saling mendukung dan menguatkan untuk meraih tujuan yang selama ini sulit diperoleh jika diperjuangkan sendiri-sendiri.
"Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan akan dibawa ke rapat kerja tingkat nasional yang rencananya digelar di Tarakan pada Juli. Harapannya, apa yang diperjuangkan bersama-sama ini bisa tercapai," kata Haryadi.
Berita Terkait
Pengurus PKK di Kotim diingatkan bantu program pemerintah
Jumat, 26 April 2024 7:13 Wib
Benarkah BRI gunakan uang nasabah untuk bantu bansos pemerintah di Pemilu 2024?
Kamis, 25 April 2024 11:29 Wib
Presiden Jokowi sebut putusan MK buktikan pemerintah tak bersalah
Rabu, 24 April 2024 0:25 Wib
Pemprov Kalteng optimalkan GWPP lakukan pembinaan dan pengawasan
Senin, 22 April 2024 17:52 Wib
Pemerintah siapkan 200 ribu formasi CASN ditempatkan di IKN
Jumat, 19 April 2024 17:32 Wib
Warga Jepang tuntut pemerintah hingga kompensasi Rp9 miliar terkait efek samping vaksin COVID
Kamis, 18 April 2024 14:56 Wib
DPMD Kotim dorong pemerintah desa optimalkan pengembangan BUMDes
Rabu, 17 April 2024 21:49 Wib
Pemerintah putuskan penerapan WFH dan WFO bagi ASN pada 16-17 April
Sabtu, 13 April 2024 23:37 Wib