Pemkab Barito Utara raih WTP keempat kalinya dari BPK RI

id pemkab Barut,WTP,pemkab Barut raih WTP,Pemkab Barito Utara raih WTP keempat dari BPK RI,Sekda Barut Jainal Abidin

Pemkab Barito Utara raih WTP keempat kalinya dari BPK RI

Pjs Bupati Barito Utara Sapto Nugroho didampingi Sekda Jainal Abidin dan seluruh SOPD Pemkab setempat foto bersama usai menerima opini WTP keempat kalinya dari BPK Kalteng di Palangka Raya, Rabu (30/5/18) Ist

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke empat dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Kalimantan Tengah atas laporan keuangan tahun 2017.

Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalteng Ade Iwan Ruswana, dan diterima langsung Penjabat Sementara Bupati Barito Utara Sapto Nugroho di Palangka Raya, Rabu.

Pemkab Barito Utara memperoleh opini WTP ini merupakan yang keempat kalinya atau empat tahun berturut-turut.

Baca juga: Ini tujuh kabupaten/kota raih predikat opini WTP

Opini ini merupakan salah satu gebrakan Pemkab di salah satu kabupaten pedalaman Sungai Barito tersebut.

Sebelumnya Pemkab Barito Utara pernah selama empat tahun berturut-turut meraih hasil buruk yakni disclaimer.

Pjs Bupati Barito Utara Sapto Nugroho mengatakan hasil pemeriksaan yang diterima merupakan bentuk petunjuk untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan menjadi lebih baik, terkait pengelolaan keuangan pada masa yang datang.

Sebagai etentitas pemeriksaan keuangan Pemkab Barito Utara akan terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan.

"Dalam hal ini termasuk sesegera mungkin menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan tersebut. Ini sesuai dengan rencana aksi tindaklanjut rekomendasi BPK-RI atas laporan keuangan Pemkab Barito Utara," katanya.

Sapto berharap dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Barito Utara.

"Meraih opini WTP keempat kalinya ini adalah tantangan bagi pemerintah daerah untuk mempertahankannya kembali," kata dia.