DPRD Kalteng minta PT KLM diberi sanksi jika sengaja bakar lahan

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Sekretaris Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, Punding LH Bangkan, mengingatkan pemerintah harus menindak dan memberi sanksi tegas jika kebakaran yang terjadi di areal kebun milik PT Kalimantan Lestari Mandiri (KLM) terindikasi disengaja.

"Sekalipun tidak ditemukan ada unsur kesengajaan, menurut saya tetap perlu ditindak tegas. Pihak perusahaan kan berkewajiban menjaga arealnya dari kebakaran," kata Punding di Palangka Raya, kemarin.

Dia mengaku ada mendapat informasi bahwa pihak PT KLM belum membentuk tim yang bertugas memadamkan lahan terbakar. Informasi itu diperkuat ketika terjadi kebakaran di areal perusahaan tersebut, justru tim dari Kabupaten Kapuas yang terjun langsung memadamkannya.

Punding mengatakan, melihat kejadian tersebut, perusahaan yang berada di Kecamatan Mantangai itu sepertinya tidak sungguh-sungguh menjaga lingkungan. Padahal dalam proses pengajuan hingga diterbitkannya perizinan, ada tertera perusahaan berkewajiban menjaga lingkungannya.

"Kalau sudah seperti itu, jangan dianggap enteng. Pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas dan memberi sanksi. Biar ada efek jera terhadap perusahaan lainnya," kata Dia.

Anggota DPRD Kalteng dua periode ini melihat, pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota serta kepolisian dan TNI, sudah berupaya optimal mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di provinsi nomor dua terluas di Indonesia ini.

Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas itu mengatakan, apabila upaya tersebut tidak mendapatkan dukungan dari berbagai elemen, khususnya perusahaan besar swasta (PBS), Karhutla tetap akan terjadi.

"Itu kenapa perlu ada tindakan tegas, agar ada efek jera. Jangan hanya masyarakat saja yang diberi tindakan tegas. Tapi, saya menghimbau, masyarakat juga jangan sembarangan membakar lahan. Harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi karhutla," demikian Punding.