Pembayaran PBB-P2 daring di Barut belum maksimal

id PBB-P2,dalam jaringan,sms banking bri

Pembayaran PBB-P2 daring di Barut belum maksimal

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara, Aswadin Noor. (Istimewa)

Muara Teweh (Antaranews Kalteng) - Program pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui sistem dalam jaringan (daring) yaitu SMS banking di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, belum memberikan hasil maksimal.

"Masih sedikit warga yang memanfaatkan fasilitas pembayaran PBB-P2 secara online sejak diluncurkan pada Oktober 2017 oleh Bupati Barito Utara Nadalsyah," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara (Barut) Aswadin Noor di Muara Teweh, Rabu.

Padahal, kata Aswadin Noor, pembayaran PBB-P2 daring memudahkan masyarakat membayar pajak tanpa harus datang ke tempat pembayaran, cukup melalui sms banking.

Menurut dia, kelihatannya masyarakat belum terbiasa melakukan pembayaran PBB-P2 daring melalui SMS banking BRI.

"Pembayaran PBB secara manual masih dilakukan warga dengan membayar di loket di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah setempat dan melalui Ketua RT di daerah ini," katanya.

Aswadin Noor menjelaskan, pihaknya tetap optimistis program itu tetap berjalan ke depan seiring dengan kemajuan teknologi, apalagi pemerintah pusat mulai tahun 2018 ini memprogramkan semua transaksi pembayaran dilakukan non tunai atau online.

PBB P2 merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan maupun pembangunan daerah serta upaya mensejahterakan masyarakat.

"Terkait dengan hal itu, penciptaan dan pengelolaan PBB P2 sangat diperlukan tata kelola yang baik dan profesional, di antaranya adalah data PBB P2 yang akurat dan valid," kata dia.

Dia mengatakan realisasi penerimaan PBB-P2 Barito Utara periode Januari-Juni 2018 baru Rp181 juta atau 5,40 persen dari target Rp3,3 miliar.

Hingga triwulan kedua 2018, realisasi PBB-P2 baru pada sektor perkotaan yakni Rp181 juta atau 5,48 persen dari target Rp2,7 miliar, sedangkan sektor perdesaan yang ditargetkan Rp558,6 juta masih belum ada penerimaan.

"Realiasasi penerimaan PBB-P2 dari sembilan kecamatan di Barito Utara ini masih belum optimal," ujarnya.