Legislator Kalteng sebut masyarakat di Pematang Karau keluhkan minimnya infrastruktur

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Legislator Kalimantan Tengah Walter S Penyang menyebut sejumlah masyarakat yang tinggal di sekitar Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur sampai sekarang ini mengeluhkan minimnya dukungan infrastruktur.

Keluhan tersebut disampaikan saat tim reses daerah pemilihan IV Kalteng datang dan bertemu dengan sejumlah masyarakat, kata Walter di Palangka Raya, baru-baru ini.

"Keluhan yang disampaikan kepada kami yakni perlunya pengaspalan jalan penghubung antara Desa Leboh, Desa Nagaleah, Desa Muru Duyung dan Desa Lampeong," beber dia.

Kemudian masyarakat setempat juga meminta agar pemerintah membangunkan budaran di tikungan Palbatu simpang tiga Lebo, serta perlunya pembangunan jalan lintas Provinsi yang melintasi Desa Pinang Tunggal-Tampa. 

"Mereka juga meminta pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Pinang Tunggal serta penyiringan dan penimbunan jalan yang menghubungkan Desa Muru Duyung dan Desa Pinang Tunggal," ucap legislator dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Masyarakat Desa Pinang Tunggal juga meminta agar jalan Desa di aspal, pembangunan jembatan gantung permanen di Desa Muara Duyung serta pembangunan pagar beton untuk beberapa sekolah dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di wilayah Kecamatan Pematang Karau.

Disamping pembangunan infrastruktur, masyarakat yang tinggal di Kecamatan Pematang Karau juga meminta dukungan dalam pengembangan pertanian, sehingga perlu dibangun irigasi yang bagus. 

"Perlu adanya irigasi untuk persawahan di Desa Kupang Bersih serta perlunya pembersihan dan pendalaman sungai Gahus sepanjang 3 km di Desa Kupang Bersih," kata Walter yang juga Anggota Komisi B DPRD Kalteng itu.

Baru-baru ini tim reses Dapil IV Kalteng yang meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Murung Raya, mendatangi dan menyerap aspirasi masyarakat. Berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat tersebut pun telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi.