Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah berharap Kementerian Perhubungan segera menyerahkan bantuan lima unit bus sebagai bentuk kompensasi penyerahan pengelolaan dan aset Terminal WA Gara.
"Kami harap lima bus hibah sebagai bentuk kompensasi penyerahan pengelolaan dan aset Terminal WA Gara yang kini diambil Kemenhub itu segera diserahkan dalam tahun 2018," kata Kadishub Kota Palangka Raya, Eldi, Selasa.
Pernyataan itu diungkapkan dia saat dikonfirmasi perkembangan penyerahan pengelolaan dan aset terminal terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah itu.
Keberadaan Terminal WA Gara yang berada di jalan Mahir Mahar, kawasan lingkar luar Kota Palangka Raya itu dulunya dibangun Kemenhub menggunakan mata anggaran dari sumber APBN.
Usai pembangunan selesai, selanjutnya Pemerintah Kota Palangka Raya mendapat pelimpahan kewenangan untuk melakukan pengelolaan terminal.
Selanjutnya pemerintah kota menggunakan APBD melakukan sejumlah penambahan fasilitas di terminal tersebut.
Namun beberapa waktu berselang muncul kebijakan pemerintah pusat yang menyatakan pengelolaan terminal AKAP diambil alih Pemerintah Pusat.
Usai melakukan perundingan dan negosiasi yang cukup alot selama beberapa kali antara pemerintah kota dan DPRD kota dengan kementerian perhubungan, akhirnya pemerintah kota menyepakati untuk menyerahkan aset tersebut.
"Namun persetujuan itu tercipta usai tercipta kesepakatan bersama yang salah satunya kementerian akan memberikan hibah bus sebagai ganti nilai aset milik pemerintah kota di terminal itu," katanya.
Untuk itu, seiring berjalannya penyerahan aset Terminal WA Gara kepada pemerintah pusat, maka pihaknya berharap hibah bus dapat segera direalisasikan.
"Rencananya, bus hibah kementerian itu akan kita manfaatkan sebagai sarana transportasi publik terutama angkutan antar jemput siswa sekolah yang jauh dari kota," kata Eldi.
Berita Terkait
Polisi proses laporan kasus injak Al Quran oleh pejabat Kemenhub
Jumat, 17 Mei 2024 19:23 Wib
Lahan sudah siap, perpanjangan landasan bandara Sampit tunggu keputusan Kemenhub
Kamis, 16 Mei 2024 20:22 Wib
Kemenhub pantau standar pelayanan keselamatan dan kenyamanan penumpang di Pelabuhan Sampit
Selasa, 16 April 2024 22:08 Wib
Polri diminta merazia jasa travel non prosedural
Jumat, 12 April 2024 23:22 Wib
Enam ASN Kemenhub dipanggil KPK terkait perkara korupsi di DJKA
Rabu, 27 Maret 2024 16:46 Wib
Wujudkan konektivitas wilayah terpencil, Kemenhub layani 107 trayek kapal perintis
Sabtu, 27 Januari 2024 14:27 Wib
Dua tersangka baru korupsi DJKA dari ASN Kemenhub dan BPK
Senin, 22 Januari 2024 17:11 Wib
Pelayaran perdana tol laut tahun 2024
Rabu, 17 Januari 2024 15:00 Wib