Legislator dorong optimalisasi sosialisasi program KB secara mendalam

id BKKBN Kalteng,Program KB,DPR RI,Hang Ali,Keluarga Berencana

Anggota Komisi IX DPR RI Hang Ali Saputra Syah Pahan dalam kegiatan Integrasi Program Pembangunan Keluarga yang dilaksanakan BKKBN bersama mitra kerja di halaman kantor Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Sabtu (10/11/18) (Istimewa)

Kami terus aktif melakukan sosialisasi
Pangkalan Bun (Antaranews Kalteng) - Anggota Komisi IX DPR RI Hang Ali Saputra Syah Pahan terus mendorong upaya pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengoptimalisasi manfaat dan tujuan program keluarga berencana (KB) secara mendalam, khususnya di Kalimantan Tengah.

"Optimalisasi program KB sebagai upaya pengendalian penduduk juga merupakan salah satu faktor pendukung bagaimana meningkatkan kualitas masyarakat secara umum, terutama pada bidang kesehatan dan pendidikan, sampai dengan kesejahteraannya," kata Legislator asal daerah pemilihan Kalteng tersebut, di Pangkalan Bun, Minggu.

Dalam paradigma baru Keluarga berencana (KB), kegiatan KB tidak lagi hanya melulu pelayanan kontrasepsi. Namun dalam paradigma baru pelayanan kontrasepsi, adalah dalam kerangka pencapaian tujuan kesehatan reproduksi serta pemenuhan hak reproduksi.

Maksud dari kesehatan reproduksi adalah sehat secara fisik, mental dan kesejahteraan sosial pada semua hal yang berhubungan dengan sistem serta fungsi reproduksi. Bahkan tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan.

"Kami terus aktif melakukan sosialisasi, hal itu juga telah saya sampaikan dalam Integrasi Program Pembangunan Keluarga yang dilaksanakan BKKBN bersama mitra kerja di halaman kantor Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Sabtu (10/11/18) lalu," ucapnya.

Kegiatan Integrasi Program Pembangunan Keluarga yang dilaksanakan BKKBN bersama mitra kerja itu selain dihadiri para kader dan penyuluh KB, kader posyandu dan masyarakat, juga dihadiri Anggota DPRD Provinsi Kalteng Nataliasi, Camat, Kapolsek dan Danramil Pangkalan Lada.

Ia menjelaskan, akibat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai hasil negatif, seperti meningkatnya jumlah masyarakat miskin, dan pengangguran yang terus bertambah.

Selain itu, lanjutnya, Indonesia tengah menyongsong bonus demografi yang puncaknya dimulai 2030 hingga 2045, dimana pada masa itu jumlah penduduk dengan usia produktif akan mencapai 70 persen lebih dari total penduduk Indonesia.

“Jika penduduk usia produktif yang banyak itu justru tidak produktif, daya saing yang rendah, tingkat kesehatan dan pendidikan yang tidak memadai, maka tentu akan menimbulkan masalah bagi negara. Bukan bonus yang akan kita dapat, tetapi justru menambah berbagai macam permasalahan,” kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sementara itu, Kabid Pengendalian Penduduk BKKBN Perwakilan Provinsi Kalteng Bakti mengungkapkan, BKKBN berkomitmen mengintensifkan program KB dan kependudukan untuk memberikan pelayanan yang merata dan berkualitas. Salah satunya dengan melakukan penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

"Pemahaman itu yang terus kami sampaikan dan sosialisasikan kepada masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Legislator : jangan menikah di usia terlalu dini

 

Pewarta :
Editor : Rachmat Hidayat
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar