Sampit (Antaranews Kalteng) - Pengusaha di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur, diminta tidak mengabaikan kewajiban membayar pajak meski kondisi usaha perekonomian sedang lesu akibat turunnya permintaan dan harga sejumlah komoditas seperti kelapa sawit dan batu bara.
"Selama ini kita banyak mengandalkan dari sektor batu bara dan kelapa sawit, padahal dalam dua tahun terakhir sektor tambang batu bara juga tidak begitu bagus, sekarang ditambah harga kelapa sawit yang terus turun. Ini salah satu kendala dalam pencapaian target, padahal tahun lalu masih bagus," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng), Cucu Supriatna di Sampit, Selasa malam.
Cucu Supriatna menghadiri 'Tax Gathering" yang digelar Kantor Pajak Pratama Sampit di Sampit. Acara itu dihadiri ratusan pengusaha dan perwakilan perusahaan yang beroperasi Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan yang merupakan wilayah kerja Kantor Pajak Pratama Sampit.
Lesunya sektor perkebunan kelapa sawit akibat turunnya harga kelapa sawit, diakui sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sampit. Begitu pula lesunya sektor pertambangan batu bara dalam setahun terakhir, sangat terasa pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, khususnya di daerah-daerah yang banyak terdapat perusahaan tambang.
Tahun 2018 ini Direktorat Jenderal Pajak Kalselteng menargetkan penerimaan pajak Rp 14,6 triliun dan saat ini sudah terealisasi Rp10,7 triliun atau sekitar 72,48 persen. Dia berharap realisasi tahun ini bisa mencapai 90 persen, naik dibanding realisasi 2017 yang hanya mencapai 80 persen dari target.
Sementara itu Kantor Pajak Pratama Sampit tahun 2018 ini ditarget membukukan penerimaan pajak Rp1,883 triliun. Cucu Supriatna mengakui sulit mencapai realisasi 100 persen karena realisasi saat ini baru Rp1 triliun atau sekitar 57,3 persen, namun pihaknya berharap realisasi akhir nanti mampu mencapai 80 persen. Tahun 2017 lalu, realisasi penerimaan pajak sekitar 82 persen dari target Rp1,833 triliun.
Jika target penerimaan pajak tidak tercapai maka dampaknya akan mengganggu pembangunan, termasuk di daerah karena 85 persen APBN ditopang oleh penerimaan pajak dan bea cukai. Pemerintah sangat tidak berharap jika harus kembali mengutang untuk memenuhi kebutuhan biaya pembangunan.
Untuk itulah Direktorat Jenderal Pajak tetap mencari peluang lain untuk bisa mencapai target pajak yang sudah ditetapkan, misalnya dengan mengimbau wajib pajak lain selain sektor perkebunan kelapa sawit. Pihaknya juga jemput bola dengan mendatangi satu persatu wajib pajak untuk mengingatkan mereka tentang kewajiban membayar pajak, serta konsekuensi hukum terhadap mereka yang sama sekali tidak mau membayar pajak.
'Tax gathering' yang rutin dilakukan setiap tahun, juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menggenjot penerimaan pajak. Kegiatan ini bertujuan untuk mengapresiasi atas kontribusi wajib pajak, khususnya pembayar pajak terbesar yang ada di KPP Pratama Sampit dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.
Pihaknya berharap pemberian penghargaan tersebut dapat memotivasi dan bisa bisa menularkan kepada wajib pajak lainnya sehingga mau berkontribusi lebih baik lagi dan bisa mengangkat penerimaan APBN dan APBD dengan membayar pajak sesuai aturan.
"Kami sangat mengharapkan bantuan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya masing-masing," harap Cucu Supriatna.
Kepala Kantor Pajak Pratama Sampit Anis Yudiono berharap lesunya perekonomian tidak menyurutkan ketaatan masyarakat, khususnya pelaku usaha untuk membayar pajak. Pihaknya terus mengajak pelaku usaha di semua sektor untuk membantu meningkatkan penerimaan pajak karena sangat penting untuk pembangunan.
"Faktor kesadaran memang masih menjadi kendala. Terlebih perusahaan berbadan hukum seharusnya harusnya patuh, tapi nyatanya masih rendah. Makanya dalam acara ini semua kami undang, seperti perusahaan perkebunan kelapa sawit, perhutanan, pertambangan, perdagangan, restoran dan warung, hotel dan lainnya. Kita semua harus bersinergi," harap Anis.
Anis juga meminta bantuan perusahaan besar seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan untuk mengimbau rekanan mereka supaya patuh membayar pajak. Dia menilai komunikasi perusahaan besar perkebunan akan efektif dan didengar oleh rekanan sehingga mereka mau membayar pajak.
Dia mencontohkan, ada 123 perkebunan kelapa sawit di Kotawaringin Timur yang memiliki rekanan sebanyak 852 pemasok sawit dan 900 rekanan usaha jasa angkutan. Perkebunan diminta mengimbau dan menyadarkan para rekanan tersebut agar mau membayar pajak sesuai ketentuan.
Sementara itu, Wakil Bupati Kotawaringin Timur HM Taufiq Mukri mengapresiasi kegiatan 'tax gathering' sebagai penyemangat bagi penerima penghargaan dan wajib pajak lainnya untuk taat membayar pajak. Pemerintah daerah juga terus berupaya membantu mengajak masyarakat, khususnya pelaku usaha untuk patuh membayar pajak.
"Pembangunan perlu biaya besar yang umumnya ditopang pajak. Kami mengimbau wajib pajak untuk membantu, seperti sektor perkebunan yang juga belum sesuai harapan karena masih banyak yang belum membayar pajak sesuai aturan. Kami berharap semua bersinergi membantu karena ini demi kepentingan bersama," ajak Taufiq.
Pemerintah akan meningkatkan sosialisasi untuk membantu menyadarkan masyarakat, khususnya perusahaan besar swasta supaya membayar pajak. Tingginya penerimaan pajak juga akan berdampak pada besarnya biaya yang dikucurkan pemerintah untuk membangun Kabupaten Kotawaringin Timur.
Pengusaha diminta tetap membayar pajak meski perekonomian sedang lesu
Kepala Kanwil DJP Kalselteng Cucu Supriatna didampingi Wakil Bupati Kotim HM Taufiq Mukri dan Kepala KPP Pratam Sampit menyerahkan penghargaan kepada pengusaha sarang walet H Anang Sulaiman sebagai salah satu pembayar pajak terbesar, Selasa (27/11/2018) malam.
