Minimnya kompetensi jadi permasalahan utama pencari kerja di Kalteng

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Masalah yang seringkali terjadi di Kalimantan Tengah terkait pemenuhan   peluang kerja, yaitu minimnya kompetensi yang sesuai dari pencari kerja terhadap kebutuhan penyedia lapangan kerja.

"Kondisi ini akhirnya mengakibatkan, peluang kerja yang tersedia diisi oleh pencari kerja dari luar daerah," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah R Syahril Tarigan di Palangka Raya, Rabu.

Untuk itu pihaknya berupaya meningkatkan kegiatan pelatihan kerja, baik volume maupun jenis pelatihannya. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan para pencari kerja di berbagai daerah di Kalteng.

Berdasarkan evaluasi yang pihaknya lakukan, jumlah lulusan sekolah formal maupun kejuruan terus meningkat. Bahkan mereka yang merupakan lulusan sekolah kejuruan rata-rata belum sepenuhnya terampil di tempat kerja.

Syahril menjelaskan, pihaknya memfasilitasi alumni pendidikan kejuruan dengan kegiatan magang di tempat kerja tertentu, hingga pada akhirnya mereka mendorong adanya perekrutan tenaga kerja baru terhadap peserta magang.

"Selama tahapan magang pemilik usaha akan menilai kinerja mereka untuk menentukan layak tidaknya perekrutan dilakukan. Selama ini banyak yang berhasil, hampir 50 persen dari jumlah keseluruhan pada akhirnya direkrut saat magang selesai," ucapnya.

Selain itu Pemprov Kalteng mendorong agar pemerintah kabupaten/kota membentuk balai latihan kerja (BLK) di daerahnya masing-masing, guna meningkatkan kompetensi pencari kerja untuk memenuhi kebutuhan dari penyedia lapangan kerja.

Saat ini belum semua kabupaten/kota di Kalteng memiliki BLK, sebab pembentukannya tidaklah mudah. BLK harus memiliki instruktur yang kompeten serta peralatan yang memadai.

"BLK tidak hanya sebatas gedung, namun harus dilengkapi indikator lainnya. Kalau tidak keberadaan BLK tak akan berfungsi secara maksimal," terangnya kepada Antara Kalteng.

Syahril menuturkan, upaya lain yang pihaknya lakukan adalah mendorong pertumbuhan lembaga pelatihan kerja swasta, sebab mereka memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan milik pemerintah yang seringkali terkendala keterbatasan anggaran.

"Kami harap kedepan lebih banyak orang yang berminat ke sekolah kejuruan dan lembaga pelatihan kerja, agar saat tersedianya lowongan kerja dapat segera dipenuhi karena sudah memiliki kompetensi yang memadai," ujarnya mengakhiri.