Palangka Raya (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah mengklaim akan memulangkan sekitar 138 pekerja seks komersial (PSK) yang bermukim di tempat lokalisasi di Jalan Tjilik Riwut Km 12 yang sampai saat ini masih beroperasi.
"Penutupan lokalisasi akan ditindaklanjuti setelah kegiatan pemilihan umum (Pemilu) 2019 pada 17 April mendatang," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Palangka Raya, Ahmad Fauliansyah di Palangka Raya, Senin.
Ia mengatakan, sebelum melakukan penutupan lokalisasi yang ada di 'Kota Cantik' julukan Kota Palangka Raya tersebut, pihaknya akan mengajak instansi terkait untuk melakukan rapat, guna menindaklanjuti persoalan tersebut yang tahun ini harus selesai.
Baca juga: Eks PSK Kobar dipulangkan dan diberi Rp9,5 juta
Bahkan data yang sudah disampaikan ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, ada 138 PSK yang menghuni di tempat lokalisasi setempat. Bahkan tidak menutup kemungkinan, dengan adanya rencana penutupan itu akan ada pengurangan jumlah PSK karena ada yang memilih untuk pulang ke kampung halamannya terlebih dahulu.
"Tidak menutup kemungkinan dari jumlah 138 PSK itu bisa berkurang, karena saya mendapatkan informasi sudah ada yang meningalkan tempat tersebut terlebih dahulu," kata Fauliansyah.
Berdasarkan informasi yang diberikan Kementerian Sosial pusat, kata Fauliansyah, bahwa uang pemulangan mereka itu akan diberikan kepada para PSK setelah sampai di daerah asalnya.
Hal tersebut tidak lain, guna mengantisipasi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum PSK yakni seperti uangnya diambil namun yang bersangkutan tidak pulang ke daerahnya.
"Benar pemberian uang pemulangan itu nantinya diberikan petugas saat berada di daerahnya masing-masing, bagaimana caranya nanti akan dilakukan pembahasan saat rapat," bebernya.
Baca juga: Wow! PSK Diberi Bantuan Belasan Juta, Apabila Tinggalkan Lokalisasi Km 12
Baca juga: Dibayar Uang Palsu, PSK Lapor Ke Polisi Barut
Baca juga: Lokalisasi PSK Muara Teweh Terbakar, Satu Meninggal
Fauliansyah menambahkan, mengapa pihaknya memilih menutup usai Pemilu. Ia takut apa yang dilakukan instansinya akan dikaitkan dengan politik. Maka dari itu pihaknya memilih setelah Pemilu menindaklanjuti arahan dari Kementerian Sosial pusat.
"Yang jelas akan dilaksanakan usai Pemilu 2019, sementara ini kami menunda dulu kegiatan tersebut dan akan dilaksanakan usai April 2019," tandasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, di Kalteng pada tahun 2019 ini ada tiga daerah yang akan menutup tempat lokalisasi. Daerah tersebut yakni akan dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Barito Utara.
Pada tahun sebelumnya sejumlah kabupaten yang ada di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila juga melaksanakan hal tersebut, salah satunya adalah Kabupaten Kotawatingin Timur.
Baca juga: PSK Ramai-Ramai Tinggalkan Kotawaringin Timur
Baca juga: PSK Diberi Keterampilan Supaya Mandiri
Takut dikaitkan dengan politik, Dinsos kota pulangkan 138 PSK usai Pemilu 2019
Arsip- Polisi saat memeriksa PSK yang berada di lokalisasi Km 12 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada kegiatan Harkamtibmas, Minggu (2/7/17). (Foto Antara Kalteng/Adi Wibowo)
