"Kita harus mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa untuk menghadapi persaingan global dan ekspansi atau penetrasi ideologi-ideologi asing yang mengancam keberlangsungan NKRI, Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945," kata Yasonna H Laoly pada saat teleconference di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang dihadiri Kepala Kantor Juliasman Purba beserta jajarannya, Senin.
Ia menambahkan, sebagai masyarakat milenial dalam era digital ini, banyak sekali tantangan internal dan eksternal yang dihadapi dalam penegakkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 seperti Kultur Hukum Masyarakat yang masih belum memadai untuk mengimplementasikan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kultur dan etika politik dalam berbagai kebijakan negara.
Baca juga: Diduga ada keterlibatan oknum petugas, 50 ponsel milik warga binaan ditemukan di Lapas
Baca juga: Pulang Pisau jadi percontohan pelayanan publik berbasis HAM di Kalteng
Melemahnya rasa persatuan dan kesatuan (nasionalisme), patriotisme dan jati diri bangsa, kata dia, pengaruh dari globalisme dan berkembangnya dampak negatif teknologi informasi yang menembus sekat dan batas teritorial negara- bangsa yang mengancam kedaulatan negara dan pengaruh paham neo-liberalisme, kapitalisme dan bentuk imperialisme negara asing yang memiliki kepentingan ekonomi dan ingin mengeksploitasi dan menguras kekayaan sumber daya alam Indonesia.
"Kepribadian nasional yang bersumber dari Pancasila di kalangan generasi muda, masyarakat dan aparatur penyelenggara pemerintah juga potensi berkembangnya regulasi-regulasi dan kebijakan di daerah yang menggunakan paham-paham 'agama' yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang menggerus nilai-nilai Nasionalisme," kata Yasonna H Laoly
Selain itu pihaknya juga menyampaikan mengenai Dasar dan Tonggak Kebangsaan Indonesia seperti Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 1928, Rapat BPUPKI pada tanggal 01 Juni 1945, dan Penetapan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara pada tanggal 18 Agustus 1945.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh seluruh Kantor Wilayah se-Indonesia tersebut secara serentak dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly yang dihadiri oleh Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan seluruh pegawai pada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah juga seluruh UPT di Kalimantan Tengah.
