Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari menyebutkan, Mahkamah Konstitusi (mkt) menolak seluruhnya gugatan kuasa hukum Prabowo-Sandi dalam sengketa Pemilu lantaran dalil gugatannya lemah.
"Itu merupakan konsekuensi dari lemahnya dalil-dalil permohonan dan alat bukti dari kuasa hukum Prabowo-Sandi," kata Feri menanggapi putusan MK, di Jakarta, Kamis malam.
Ia mengaku tidak terkejut dengan putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Prabowo-Sandi seluruhnya karena dirinya sudah menduga hal itu bakal terjadi.
"Faktanya (dalil dan saksi lemah) demikian disampaikan oleh hakim MK dalam putusannya," ucapnya.
Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan menolak seluruh permohonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno terkait Perselisihan Haskl Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2019.
"Amar putusan mengadili, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis.
Dalam sidang putusan tersebut, mahkamah menyimpulkan bahwa eksepsi pemohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon pun tidak beralasan menurut hukum sehingga mahkamah memutuskan untuk menolak seluruhnya.
Sidang pembacaan putusan selesai dibacakan pukul 21.16 WIB oleh sembilan hakim konstitusi, yakni Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.
Untuk diketahui, Prabowo-Sandi meminta 11 permohonan kepada MK, yakni:
1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu presiden
3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah Jokowi-Ma'ruf 63.573.169 suara, sedangkan Prabowo-Sandiaga 68.650.239
4. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.
5. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar'uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019.
6. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.
7. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024, atau,
8. Memerintahkan Termohon (KPU) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.
9. Memerintahkan kepada lembaga negara untuk memberhentikan seluruh komisioner KPU dan merekrut yang baru
10. Memerintahkan KPU untuk menetapkan pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap yang dapat dipertanggungjawabkan
11. Memerintahkan KPU untuk mengaudit Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng).
Putusan ini secara tidak langsung menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2019-2024, berdasarkan keputusan hasil rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca juga: Tanggapan Jokowi terhadap putusan MK
Baca juga: Ajakan Prabowo-Sandi pada pendukungnya setelah putusan MK
Begini tanggapan pengamat terkait dengan keputusan MK tolak gugatan Prabowo-Sandi
Direktur Pusako Unand Padang, Feri Amsari. (cc) (cc/)
Itu merupakan konsekuensi dari lemahnya dalil-dalil permohonan dan alat bukti dari kuasa hukum Prabowo-Sandi
