Palangka Raya (ANTARA) - Komisi II DPR RI melakukan pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, guna mengevaluasi sejauh mana realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
"Fokus kami kesini untuk mengetahui sejauh mana realisasi dari program PTSL dan juga upaya penyelesaian sengketa tanah," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron di Palangka Raya, Selasa.
Herman menjelaskan, pihaknya mengetahui konflik pertanahan seringkali terjadi di Indonesia. Untuk itu melalui kunjungan kerja yang pihaknya laksanakan tersebut, diharapkan menjadi bahan masukan dan pelengkap dalam pembahasan undang-undang terkait pertanahan kedepannya.
PTSL merupakan solusi tepat di bidang pertanahan, sebab apabila tanah telah terdaftar seluruhnya maka konflik pun akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan kepemilikan dari setiap tanah sudah jelas statusnya.
Berdasarkan hasil pertemuan itu, sejumlah masalah ditemui dalam upaya merealisasikan program PTSL maupun penyelesaian konflik. Misalnya ada kepala desa yang tidak bersedia tanah disertifikat, apabila tanah lainnya tidak mendapatkan hal serupa.
"Tanah-tanah lainnya itu seperti sempadan sungai yang juga diminta sertifikatnya. Ini akan kami pertimbangan dan kaji, apakah berkolerasi dengan hak ulayat sehingga bisa dikeluarkan sertifikatnya ataukah tidak," tuturnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam rancangan undang-undang pertanahan nantinya, pihaknya ingin agar tanah yang telah terdaftar dan melewati masa hingga lima tahun, tidak dapat diganggu gugat atas hak kepemilikannya.
Kemudian saat disinggung masalah tanah yang masuk dalam kawasan hutan, Herman menjelaskan hal itu merupakan kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Sedangkan kewenangan BPN tentu yang berada di luar kawasan hutan.
"Yang jelas kami akan evaluasi sejauh mana pelaksanaan PTSL maupun upaya penyelesaian sengketa lahan dan membahasnya bersama seluruh pihak terkait di tingkat nasional," paparnya kepada awak media.
Berita Terkait
DPMD Kapuas apresiasi Pemdes anggarkan penanganan stunting
Selasa, 7 Mei 2024 20:59 Wib
Daftar penempatan hotel jamaah haji Indonesia di Makkah dan Madinah
Selasa, 7 Mei 2024 20:32 Wib
Pemkab Kotim komitmen wujudkan Kabupaten Layak Anak
Selasa, 7 Mei 2024 20:14 Wib
Dinkes Sukamara imbau masyarakat waspada peningkatan DBD
Selasa, 7 Mei 2024 20:05 Wib
SMK di Kalteng jajaki kerja sama dengan dunia industri
Selasa, 7 Mei 2024 19:41 Wib
Umsa Kotim gelar aksi bela Palestina
Selasa, 7 Mei 2024 19:39 Wib
Pemkab Kotim optimalkan posyandu untuk pendataan dan penanganan stunting
Selasa, 7 Mei 2024 19:26 Wib
NasDem: Tidak ada jalur khusus pendaftaran Pilkada 2024
Selasa, 7 Mei 2024 18:39 Wib