Palangka Raya (ANTARA) - Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan sekaligus mengusulkan kepada pemerintah provinsi, agar dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, hendaknya memperhatikan pokok-pokok pikiran pimpinan maupun anggota DPRD karena diatur dalam undang-undang.
Pokok pikiran yang disampaikan itu juga sebagai perwujudan dalam memperhatikan, menampung serta melaksanakan hasil reses maupun kunjungan kerja ke masing-masing daerah pemilihan pimpinan maupn anggota DPRD Kalteng, kata Anggota Fraksi Partai Demokrat Jimin di Palangka Raya, baru-baru ini.
"Untuk merealisasikan pokok-pokok pikiran pimpinan dan anggota DPRD Kalteng itu, kami ada mengusulkan alokasi anggaran pembangunan dibagi tiga," beber dia.
Adapun tiga pembagian alokasi anggaran pembangunan yang diusulkan Fraksi Partai Demokrat yakni, 60 persen anggaran pembangunan berdasarkan hasil forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) Kalteng, 20 persen usulan masyarakat yang disampaikakan langsung kepada Kepala Daerah.
Kemudian, lanjut Jimin, 20 persen alokasi anggaran pembangunan berdasarkan usulan masyarakat yang diterima pimpinan dan anggota DPRD Kalteng saat melakukan reses maupun kunjungan kerja komisi-komisi ke berbagai lokasi di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila ini.
Baca juga: Manfaatkan pemindahan Ibu Kota RI dengan merevisi RTRWP Kalteng
"Kami berharap usulan pembagian alokasi anggaran pembangunan itu bisa direspon positif oleh Gubernur Kalteng. Ini demi kebaikan bersama dan kemajuan pembangunan di Kalteng," beber dia.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalteng itu juga menyoroti permasalahan pendidikan saat memasuki ajaran baru. Di mana sejumlah orangtua siswa sering mengeluhkan banyaknya pungutan-pungutan atas nama penerimaan siswa baru.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara itu mengatakan, Gubernur Sugianto Sabran harapannya dapat memberikan himbauan sekaligus mengingatkan para Bupati/Wali Kota terkait berbagai pungutan saat penerimaan siswa baru.
"Itu penting agar terwujud masyarakat Kalteng yang berpendidikan, maju, mandiri dan adil. Kami mohon Gubernur memberikan tanggapan," demikian Jimin.
Baca juga: Fraksi Nasdem pertanyakan serapan anggaran Pemprov tak sesuai target
Baca juga: Pemprov jangan memangkas anggaran pokok pikiran yang telah disepakati
Berita Terkait
Kapuas raih peringkat tiga di Kalteng turunkan angka stunting
Selasa, 7 Mei 2024 18:25 Wib
Sebanyak 156 Calon PPK untuk Pilkada 2024 di Kotim jalani tes CAT
Selasa, 7 Mei 2024 18:19 Wib
Jenazah tanpa identitas ditemukan hanyut di sungai Katingan
Selasa, 7 Mei 2024 18:10 Wib
Pemda se-Kalteng diminta lebih optimal laksanakan program pengentasan kemiskinan
Selasa, 7 Mei 2024 17:33 Wib
BI berharap pembangunan mesin RtRdan RMU di Kalteng segera diselesaikan
Selasa, 7 Mei 2024 16:45 Wib
Nuryakin-Sirajul Rahman miliki potensi kembali bersama hadapi Pilkada 2024
Selasa, 7 Mei 2024 16:24 Wib
Penduduk usia kerja di Kalteng naik 17,63 ribu orang
Selasa, 7 Mei 2024 15:27 Wib
Diskominfosantik Kalteng bina KIM Gohong optimalkan sektor kerajinan rotan
Selasa, 7 Mei 2024 9:56 Wib