Tik Tok dinilai bertentangan dengan budaya dan moralitas India

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Teknologi Informasi India meminta aplikasi video asal China Tik Tok, salah satu yang paling populer di dunia, untuk menjelaskan bagaimana mereka mengumpulkan data pengguna dan menciptakan kesadaran untuk menggunakan platform itu dengan aman.

Permintaan dari Kementarian TI itu datang setelah kelompok nasionalis Hindu yang dekat dengan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa menyerukan larangan Tik Tok, menuduh bahwa pengembangnya, Beijing Bytendance Technology, memiliki catatan buruk tentang perlindangan privasi, mengutip laporan Reuters, Jumat.

Swadeshi Jagaran Manch, sayap ekonomi kelompok Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), sebelumnya mengkritik konten Tik Tok dan mengatakan aplikasi itu “bertentangan dengan budaya dan moralitas India”.

Pengadilan India sempat melarang penggunaan aplikasi itu karena dianggap mendorong pornografi dan dapat membuat anak-anak terpapar pada predator seksual. Larangan tersebut kemudian dicabut setelah banding oleh TikTok.

Dalam dokumen setebal tiga halaman yang dilihat Reuters, Kementerian TI mengajukan 24 pertanyaan terkait keselamatan pengguna, penyimpanan data, dan kepatuhan hukum TikTok. Kementerian juga telah meminta perincian langkah-langkah yang diambil untuk mencegah konten cabul di TikTok.

"Tindakan apa yang telah diambil untuk menciptakan kesadaran di antara anak-anak dan orang tua untuk memastikan penggunaan platform yang aman dan untuk menghindari kecanduan aplikasi?,” salah satu pertanyaan dalam dokumen tersebut.

Tik Tok telah diunduh hampir 300 juta pengguna di India, dari lebih dari 1 miliar unduhan di seluruh dunia, menurut perusahaan analisis Sensor Tower.

Penerjemah: Suryanto