Surabaya (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jawa Timur menyasar penambahan kepesertaan dari anggota Muslimat Nahdlatul Ulama Jatim mengingat saat ini masih banyak masyarakat yang belum menjadi anggota BPJS Kesehatan
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jawa Timur Handaryo saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat, mengatakan saat ini Muslimat NU Jatim memiliki 43 cabang dengan anggota yang cukup banyak.
"Apalagi, Muslimat NU Jatim berencana akan membuka satu cabang satu klinik. Ini yang terus kami dukung demi mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan kepada masyarakat," katanya di sela kegiatan penandatangan nota kesalahan antara BPJS Kesehatan Jatim dan Mulismat NU Jatim di Kantor PWNU Jatim.
Baca juga: Belum resmi ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan, warga Palangka Raya sudah merasa keberatan
Ia mengatakan Muslimat NU Jatim paling mengerti kondisi di lapangan, mengingat saat ini belum seluruh masyarakat terlindungi program jaminan kesehatan nasional (JKN).
"Nantinya, dengan keterlibatan Muslimat NU Jatim kami akan memilah masyarakat, apakah itu ikut anggaran pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau juga ikut mandiri," katanya.
Ia menjelaskan saat ini jumlah penduduk di Jatim sekitar 40 juta jiwa, akan tetapi yang menjadi peserta masih sekitar 28 juta.
"Ini artinya potensinya masih banyak, dan diharapkan masyarakat bisa segera mendapatkan jangkauan pelayanan kesehatan," katanya.
Baca juga: Ribuan masyarakat Kotim dicoret dari peserta BPJS kesehatan
Ketua Muslimat NU Jatim Masruroh Wahid mengatakan Jatim merupakan provinsi yang besar sehingga dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah itu, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
"Salah satunya peranan Muslimat NU supaya bermanfaat demi kepentingan umat dan masyarakat," katanya.
Ia menjelaskan kalau masalah agama, hal itu universal, oleh karena itu bagaimana sekarang ini menyiapkan generasi bangsa yang hebat.
"Oleh karena itu, kami bersiap diri untuk menciptakan satu cabang satu klinik untuk memastikan supaya masyarakat dapat layanan prima demi membantu masyarakat," katanya.
Baca juga: Menristekdikti minta ITS NU Kalimantan di Palangka Raya segera direalisasikan
Tambah kepesertaan, BPJS Kesehatan sasar muslimat NU
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur, Handaryo (kanan) di sela diskusi publik yang diselenggarakan Lembaga Analisis Kebijakan dan Advokasi Perburuhan (ELKAPE) dan BPJS WATCH bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Jatim tentang evaluasi tiga tahun standar pelayanan di era JKN di Surabaya, Rabu (21/6). (Foto Fiqih Arfani)
