Gorontalo (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Hamzah Sidik Djibran meminta pemerintah kabupaten memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer dan pegawai tidak tetap yang bekerja di kantor pemerintah.
"Mereka pun adalah aparatur, hanya saja statusnya sebagai honorer, yang perlu mendapat perhatian dan jaminan terkait kesejahteraannya," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Gorontalo Utara itu di Gorontalo, Selasa.
Hamzah, yang menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2014--2019, mengatakan bahwa pemerintah kabupaten juga harus cermat menghitung alokasi dana untuk honorarium guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) supaya pembayaran upah mereka tidak terlambat lagi seperti tahun ini.
"Saya cukup prihatin, sebab kinerja PTT dan GTT tidak ada bedanya dengan ASN, bahkan mereka pun punya keahlian khusus dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah, namun dari tingkat kesejahteraan, terdapat ketimpangan yang cukup signifikan," katanya.
Ia menjelaskan bahwa Fraksi Partai Golkar DPRD Gorontalo Utara ingin pemerintah menaikkan honorarium PTT dan GTT sampai minimal setara dengan standar upah minimum provinsi (UMP) serta memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
"Pemkab perlu menjamin kesejahteraan tenaga honorer, apalagi banyak yang masa pengabdiannya sudah lebih dari lima tahun," ujarnya.
DPRD, ia menjelaskan, juga mendorong pemerintah kabupaten mengupayakan pembukaan lapangan kerja baru supaya warga tidak lagi berebutan menjadi pegawai negeri atau pekerja honorer pemerintah.
Berita Terkait
Petani hortikultura di Kotim merugi akibat lahan dilanda banjir
Rabu, 1 Mei 2024 22:19 Wib
DPRD Kapuas apresiasi pawai karnaval budaya
Rabu, 1 Mei 2024 13:02 Wib
Kesbangpol Pulpis minta warga terlibat aktif ciptakan suasana damai jelang Pilkada 2024
Selasa, 30 April 2024 18:33 Wib
Kesbangpol Murung Raya minta masyarakat laporkan Ormas dan LSM 'nakal'
Selasa, 30 April 2024 17:06 Wib
KPU Bartim segera lantik 50 PPK jelang Pilkada 2024
Selasa, 30 April 2024 16:57 Wib
Pemkab Kapuas terus deteksi wilayah rawan konflik jelang Pilkada 2024
Selasa, 30 April 2024 16:38 Wib
Realisasi anggaran 2024 KPPN Pangkalan Bun alami peningkatan
Selasa, 30 April 2024 15:48 Wib
16 Desa di Kotim siap dicanangkan sebagai Desa Bersinar
Senin, 29 April 2024 17:57 Wib